BANDUNG, TEROPONGMEDIA.ID — Kota Bandung terus menunjukkan komitmennya untuk menjadi kota yang ramah anak dan inklusif. Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, secara resmi menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan Save the Children Minggu (29/6/2025).
Penandatanganan ini menjadi langkah awal penyusunan roadmap besar menuju Bandung yang lebih bersahabat untuk semua, terutama bagi anak-anak dan penyandang disabilitas.
“Alhamdulillah hari ini kami menandatangani MoU bersama Save the Children. Ini bukan hanya kerja sama biasa, tetapi bentuk awal dari komitmen bersama membangun Bandung yang benar-benar ramah anak dan inklusif,” kata Farhan di Balai Kota Bandung, Minggu (29/6/2025).
Salah satu langkah konkret yang tengah dilakukan Pemkot Bandung yakni pembangunan trotoar inklusif berbahan aspal yang ramah bagi penyandang disabilitas.
Jalur percobaan sepanjang 800 meter ini dibangun di kawasan pusat kota, mencakup Jalan Belitung, Jalan Sumatera, Jalan Aceh, dan Jalan Kalimantan. Hingga kini, 200 meter telah rampung dan sisanya ditargetkan selesai dalam waktu dekat.
“Ini percobaan pertama. Kami ingin memastikan bahwa anak-anak dengan disabilitas juga bisa menikmati ruang publik dengan aman dan nyaman,” ucapnya.
Selain itu, Farhan mengaku, di sektor pendidikan masih banyak tantangan, terutama dalam penyediaan guru yang mampu menangani anak-anak berkebutuhan khusus, baik disabilitas fisik maupun mental.
“Kita memang tidak bisa mewajibkan semua sekolah jadi inklusif, tapi akan ada sekolah-sekolah tertentu yang difokuskan ke sana. Kami juga akan bekerja sama dengan UPI untuk penyediaan tenaga pendidik yang terlatih,” ujarnya.
Tak hanya sekolah negeri, Pemkot Bandung juga menggandeng sekolah swasta untuk ikut serta dalam pengembangan pendidikan inklusif. Farhan menegaskan pendekatan yang diambil bukanlah bersifat pengawasan, melainkan kolaboratif.
“Kita ingin menjadikan praktik baik di sekolah swasta sebagai inspirasi yang nantinya bisa diadopsi dalam kebijakan kota,” ungkapnya.
Farhan juga menyinggung pentingnya membenahi aksesibilitas di berbagai fasilitas umum, kantor, sekolah hingga rumah ibadah yang masih kurang untuk penyandang disabilitas.
“Kita akan mulai dari yang jadi kewenangan kita, yakni infrastruktur dasar. Harapannya, perbaikan ini bisa mengubah pola pikir dan perilaku masyarakat ke arah yang lebih inklusif,” katanya.
Farhan juga menyebut sekitar 4 persen dari populasi Kota Bandung merupakan penyandang disabilitas. Jumlah ini cukup besar untuk menjadi dasar kebijakan yang serius dan menyeluruh.
Farhan pun menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor. Sebab, hal tersebut tidak mudah. Namun harus dilakukan secara bersama.
Baca Juga:
Disnaker Kota Bandung Akui 240 Penyandang Disabilitas Sudah Bekerja di 64 Perusahaan
“Pemerintah, masyarakat, lembaga pendidikan, dan mitra seperti Save the Children harus saling bahu-membahu mewujudkannya,” tegasnya
Sementara itu, CEO Save The Children Dessy Kurwiany Ukar menyambut baik inisiatif Pemkot Bandung. Menurutnya, perubahan hanya bisa terjadi jika pemerintah, masyarakat, dan keluarga berjalan bersama.
“Festival seperti ini adalah bentuk kampanye untuk meningkatkan kesadaran publik bahwa inklusi, empati, dan perlindungan anak adalah tanggung jawab bersama,” ujar Dessy.
Dessy juga menambahkan pihaknya akan terus mendukung Pemkot Bandung dalam menyusun kebijakan, menyediakan pelatihan, serta menjadi mitra dalam pengembangan kota yang ramah untuk semua kalangan. (Kyy/_Usk)
