Pemerintah Dorong WFH Swasta, Krisis Energi Global Makin Nyata!

WFH swasta
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. (dok/Sekretariat Presiden)
-

Tidak ada video disisipkan.

JAKARTA, TEROPONGMEDIA.ID — Pemerintah mulai mendorong penerapan work from home (WFH) tidak hanya di kalangan aparatur sipil negara (ASN), tetapi juga di sektor swasta.

Langkah ini menjadi bagian dari strategi efisiensi energi nasional di tengah dinamika geopolitik global, terutama dampak konflik di kawasan Timur Tengah.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyebut kebijakan ini sebagai respons adaptif terhadap tekanan global di sektor energi.

WFH Jadi Instrumen Hemat Energi

Menurut Airlangga Hartarto, penerapan kerja fleksibel tidak hanya berdampak pada efisiensi mobilitas, tetapi juga mampu menekan konsumsi energi secara signifikan.

“Kebijakan ini akan diatur melalui surat edaran Kementerian Ketenagakerjaan dengan mempertimbangkan karakteristik sektor usaha,” ujarnya dalam konferensi pers, Selasa (31/3/2026).

Selain penghematan energi, kebijakan ini juga mendorong percepatan transformasi digital dalam dunia kerja.

Tidak Semua Sektor Bisa WFH

Pemerintah menegaskan bahwa kebijakan ini bersifat selektif. Tidak semua sektor dapat menerapkan pola kerja jarak jauh.

Sektor layanan publik seperti kesehatan, keamanan, dan kebersihan tetap wajib beroperasi normal.

Begitu juga sektor strategis seperti:

  • Industri
  • Energi
  • Pangan dan bahan pokok
  • Transportasi dan logistik
  • Perdagangan dan keuangan

Seluruh sektor tersebut tetap menjalankan aktivitas secara langsung di lapangan maupun kantor.

Bagian dari Transformasi Nasional

WFH bukan sekadar solusi sementara, melainkan bagian dari transformasi budaya kerja nasional.

Pemerintah juga menjalankan langkah lain seperti:

  • Pembatasan penggunaan kendaraan dinas
  • Pengurangan perjalanan dinas
  • Refocusing anggaran negara

Langkah ini diarahkan untuk meningkatkan efisiensi sekaligus menjaga produktivitas ekonomi.

Ekonomi Tetap Stabil, Bukan Kondisi Darurat

Pemerintah menegaskan kebijakan ini bukan karena kondisi darurat ekonomi.

Airlangga Hartarto memastikan fundamental ekonomi Indonesia tetap kuat dan stabil.

“Perlu ditegaskan bahwa kondisi perekonomian nasional tetap stabil dengan fundamental yang kokoh,” ujarnya.

Ia juga memastikan stok energi nasional termasuk BBM berada dalam kondisi aman.

Baca Juga:

KDM: WFH di Pemprov Jabar Berjalan Efektif

Pemerintah Pastikan Harga BBM Tak Naik, Masyarakat Diminta Tetap Tenang

Pemerintah berharap sektor swasta dapat mengambil peran aktif dalam kebijakan ini.

Kolaborasi antara pemerintah dan dunia usaha dinilai krusial untuk memastikan efisiensi energi berjalan seiring dengan pertumbuhan ekonomi.

(Dist)

Baca berita lainnya di Google News dan Whatsapp Channel
Berita Terkait
Berita Terkini
bank-bjb-pra-event-merbabu-trail-run-v2
Menabung di bank bjb Dapatkan Tiket Lari Merbabu Trail Run 2026
WhatsApp Image 2026-08-03 at 11.13
Menempatkan Kasus PT BDS dalam Perspektif Hukum dan Tata Kelola Pemerintahan
bank bjb dan pemkot bogor
bank bjb dan Pemkot Bogor Berkolaborasi Demi Wujudkan Perencanaan Pensiun yang Lebih Sejahtera
5 Rekomendasi Les Ngaji Online Anak dengan Jadwal Fleksibel
5 Rekomendasi Les Ngaji Online Anak dengan Jadwal Fleksibel
WhatsApp Image 2026-07-30 at 14.12
JNE Raih IWEB Logistics Inovation Award 2026, Hadirkan Inovasi Untuk Dukung UMKM di Indonesia
Berita Lainnya

1

Viral Penembakan Kucing! Ini Hukum Bunuh Kucing Dalam Islam

2

3

Mursyid Asal Surabaya Dukung Gus Farkhan Evendi Jadi Utusan Presiden

4

Persib Dapat Suntikan Tenaga 'Baru' Jelang Hadapi Lion City Sailors

5

6 Daftar Wisata, Dulu Favorit Sekarang Ditinggal Pengunjung
Headline
WhatsApp Image 2026-08-02 at 20.20
Diterpa Badai Fitnah, Bupati Bandung KDS Tetap Tenang dan Fokus Bekerja
image_870x_6a677bc509689
Mitchell Baker Kokoh di Puncak Top Skor Piala AFF 2026
bank-bjb-earning-call-2q-2026-v3-4
bank bjb Cetak Laba Tumbuh 58,8%, Aset Tembus Rp228,2 Triliun
IMG-20260727-WA0003
Gilang Dorong Puskesmas di Jakasampurna, Akses Layanan Kesehatan Jadi Prioritas