JAKARTA, TEROPONGMEDIA.ID – Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto menegaskan bahwa kebijakan work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) tidak hanya soal penghematan anggaran, tetapi juga bagian dari transformasi besar dalam tata kelola pemerintahan.
Menurut Bima, penerapan WFH diarahkan untuk membentuk birokrasi yang lebih efektif, efisien, dan berorientasi pada hasil nyata bagi masyarakat.
“Prinsip efisiensi ini bukan hanya sekadar soal kita supaya tidak tergantung kepada pasokan BBM internasional, tetapi juga ada transformasi budaya kerja baru,” ujarnya.
Hal tersebut disampaikan usai meninjau langsung pelaksanaan WFH di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi. Ia mengapresiasi kesiapan sistem yang telah berjalan, dengan tingkat partisipasi ASN mencapai sekitar 40 persen.
Bima juga mendorong pemerintah daerah untuk menghitung dampak efisiensi secara konkret, terutama dari penghematan penggunaan bahan bakar, listrik, dan air.
Baca Juga:
Mendagri Terbitkan SE WFH ASN Pemda, Ini Penjelasannya
Lebih jauh, ia menekankan bahwa kebijakan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah menjaga stabilitas harga energi agar tidak membebani masyarakat, khususnya kelompok menengah ke bawah.
“Bagi Presiden, keberpihakan kepada warga terutama kelas menengah ke bawah itu sangat penting untuk dijaga,” tegasnya.
Meski demikian, ia memastikan pelayanan publik tetap berjalan optimal. Sektor-sektor vital seperti pemadam kebakaran, dinas lingkungan hidup, dan sumber daya air tetap beroperasi penuh, sementara layanan lain seperti kecamatan dan perizinan tetap berjalan dengan pembatasan kehadiran pegawai maksimal 50 persen.
Untuk menjaga disiplin ASN selama WFH, pemerintah menerapkan sistem pengawasan digital, termasuk pelaporan kinerja dan pemantauan lokasi. Sanksi juga disiapkan bagi pegawai yang tidak menjalankan tugas sesuai ketentuan.
Selain itu, Bima turut mengapresiasi inisiatif penggunaan transportasi umum dan sepeda oleh ASN. Ia berharap ke depan pengembangan transportasi publik berbasis kendaraan listrik dapat semakin diperluas.
“Kalau transportasi publik berbasis kendaraan listrik diperkuat, dampaknya akan jauh lebih signifikan bagi efisiensi energi nasional,” pungkasnya.
