BANDUNG, TEROPONGMEDIA.ID — Kepala Presidential Communication Office (PCO) Hasan Nasbi menegaskan pemerintah akan mengkaji pendidikan siswa bermasalah di barak militer yang diinisiasi Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi.
Dia menuturkan kebijakan Dedi itu dapat diterapkan karena isu pendidikan telah menjadi ranah pemerintah daerah. Namun, pemerintah akan tetap mengkaji metode itu untuk melihat pelaksanaan dan dampaknya terhadap siswa.
“Sebenarnya pendidikan itu kebijakannya sudah desentralisasi ke kabupaten, kota, maupun ke daerah,” ujar Hasan di kawasan Jakarta Pusat, Sabtu (10/5/2025).
“Sepanjang tidak melanggar hal-hal prinsipil, tetapi pemerintah akan periksa, akan kaji ini. Kebijakan -kebijakan yang baru, kebijakan-kebijakan yang berupa inisiatif tentu akan dibahas nanti di pemerintah.” sambungnya.
Hasan kemudian menjelaskan pihaknya sejauh ini sudah mendengar informasi terkait pelaksanaan pendidikan di barak militer ala Dedi Mulyadi. Ia menilai pendidikan itu dilaksanakan atas izin dari orang tua peserta.
Kepala PCO kemudian berharap publik bisa mengawal tanpa langsung antipati dengan kebijakan tersebut. Di sisi lain, ia pun mendorong masyarakat bisa membahas isu ini ke kementerian terkait.
Baca Juga:
Program Barak Militer Diperluas. Jaring Kalangan Dewasa dan Disiapkan Loker
Namun, di samping itu, pemerintah dipastikan akan mengkaji lebih dalam untuk mengetahui efektivitas program tersebut dalam menurunkan masalah remaja di masyarakat.
Pemerintah melalui Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai juga sudah menanggapi inisiasi tersebut. Ia bahkan mengusulkan metode itu bisa diterapkan secara masif di Indonesia jika pelaksanaan di Jawa Barat sukses.
Hal itu disampaikan Pigai usai bertemu Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi di Kantor Kementerian HAM, Jakarta, Kamis (8/5/2025).
(Kaje)
