JAKARTA, TEROPONGMEDIA.ID — Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Golkar, Idrus Marham, menanggapi kabar potensi Joko Widodo (Jokowi) menjadi calon ketua umum PSI. Diketahui, Jokowi kerap diisukan akan berlabuh ke PSI.
“Jadi enggak ada masalah semua. Jadi tidak bisa kita mengatakan ada kecewa atau tidak, tetapi kita belajar dan Golkar sudah belajar memahami dan menerima realitas politik yang ada,” kata Idrus saat di Kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Sabtu (17/05/2025).
Sehingga, ia sepenuhnya menyerahkan kepada mantan kader PDIP itu, yang bisa menentukan destinasi politiknya. Apabila ingin bergabung dengan Golkar, senantiasa partainya bakal menerimanya.
” Partai Golkar ini sebagai partai terbuka milik rakyat, go public itu, enggak ada pemilik-pemilik saham yang mayoritas. Semua sama ya,” ujarnya.
Idrus berpandangan, Jokowi yang telah memimpin Indonesia selama dua periode, dinilai memiliki wawasan politik yang matang. Sehingga, kata Idrus, Jokowi sudah mampu mempertimbangkan dengan seksama ihwal pilihan politiknya tersebut.
“Kan kita enggak mungkin ngajarin, beliau jauh lebih berpengalaman dan tentu punya pertimbangan-pertimbangan baik pertimbangan secara ideal maupun secara praktis,” pungkasnya.
BACA JUGA:
Diberitakan sebelumnya, Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mengumumkan peluncuran sistem Pemilu Raya, mekanisme pemilihan ketua umum secara langsung oleh seluruh anggota partai. Inovasi ini menjadi bagian dari konsep “Partai Super Terbuka” (Super TBK) yang diusung PSI sebagai wujud komitmen terhadap transparansi dan partisipasi demokratis.
Wakil Ketua Umum DPP PSI, Andy Budiman mengatakan, langkah ini diambil untuk mendobrak pola lama partai politik di Indonesia yang selama ini dianggap elitis dan sentralistik.
“PSI ingin mengubah cara kerja partai politik di Indonesia. Melalui Pemilu Raya, seluruh anggota memiliki hak langsung untuk memilih Ketua Umum,” ujar Andy dalam konferensi pers di Kantor DPP PSI, Jakarta Pusat, Selasa (13/5/2025).
Pemilu Raya merupakan implementasi konkret dari konsep Partai Super Terbuka yang pertama kali diperkenalkan oleh Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi). Jokowi menyampaikan gagasan tersebut dalam pernyataan publik di Solo, 5 Maret 2025, saat mendorong partai politik menjadi milik bersama, bukan milik elite.
“Partai yang terbuka, yang super terbuka, yang nanti pemilihan ketuanya juga dilakukan secara terbuka oleh seluruh anggotanya. Partai milik bersama,” kata Jokowi kala itu.
PSI kemudian mengadopsi dan mengembangkan gagasan tersebut menjadi sistem Pemilu Raya. Lewat mekanisme ini, setiap anggota PSI dari seluruh daerah bisa ikut memilih Ketua Umum partai secara langsung, tanpa perantara kongres terbatas atau keputusan elite.
Andy Budiman menegaskan, sistem ini tidak hanya bersifat simbolik, tetapi akan benar-benar diterapkan dalam kontestasi kepemimpinan PSI ke depan.
Menariknya, Andy juga menyebut bahwa Pemilu Raya ini terbuka bagi siapa pun anggota PSI, termasuk mantan Presiden Joko Widodo, untuk mencalonkan diri sebagai Ketua Umum.
“Apakah Pak Jokowi akan menjadi calon? Kita doakan saja,” ujarnya menanggapi pertanyaan wartawan soal kemungkinan pencalonan Jokowi dalam Pemilu Raya PSI.
Menurut Andy, PSI sejak awal memang menjadikan Jokowi sebagai figur panutan dan mentor politik. Banyak nilai dan prinsip yang dibawa Jokowi, lanjutnya, diinternalisasi oleh PSI dalam perjalanannya sebagai partai baru.
“Terus terang, Pak Jokowi ini kami anggap sebagai mentor sejak lama. Jadi kalau ditanya apakah konsep ini terinspirasi dari beliau? Iya,” ucapnya.
Jika Jokowi benar-benar mencalonkan diri atau terlibat aktif dalam Pemilu Raya PSI, hal ini akan menjadi salah satu manuver politik besar pasca berakhirnya masa jabatannya sebagai presiden pada 2024.
Langkah tersebut juga berpotensi memicu dinamika baru dalam peta politik nasional, terutama di tengah masa transisi kekuasaan dan arah baru partai-partai politik pasca Pilpres 2024.
Terlepas dari itu, peluncuran Pemilu Raya PSI dinilai sebagai upaya serius untuk mendorong reformasi sistemik dalam partai politik Indonesia, yang selama ini dinilai kurang transparan dan terlalu dikendalikan oleh elite.
(Saepul)
