BANDUNG,TM.ID: Mengingat awal 2024 ini Kabupaten Bandung belum memasuki musim panen padi, maka Pemkab Bandung, Jawa Barat, menyiapkan strategi untuk pengendalian inflasi.
Staf Ahli Bidang Pembangunan dan Ekonomi Kabupaten Bandung, A Tisna Umaran menyampaikan sejumlah langkah konkret agar masyarakat tidak terimbas kenaikan harga barang dan jasa yang terus menerus dalam jangka waktu tertentu.
Dengan demikian, kata Tisna, Pemkab Bandung secara intensif fokus pada penyiapan bantuan pangan untuk mengendalikan potensi terjadinya inflasi.
“Kelihatan sekarang lebih intensif ke bantuan pangan. Itu terus dilakukan,” kata Tisna Umaran, mewakili Bupati Bandung Dadang Supriatna, dalam Rakor pembahasan inflasi daerah, di Command Center Pemkab Bandung, Soreang, Senin (15/1/2024).
Tisna mengatakan, kemungkinan di Kabupaten Bandung pada Januari dan Februari 2024, area pertanian padi belum memasuki masa panen. Petani umumnya baru melakukan penanaman padi pada bulan Oktober sampai Nopember 2023 lalu.
“Kalau lihat kondisi di Kabupaten Bandung, saya pikir ini pas dengan program-program Pak Bupati Bandung terkait dalam rangka pengendalian inflasi di daerah,” katanya.
Selain paket bantuan pangan, pihaknya juga menyiapkan kegiatan-kegiatan gelar pasar pangan murah untuk masyarakat.
Menurutnya, inflasi secara nasional cenderung menurun hingga satu digit.
BACA JUGA: Naiknya Cukai Rokok Bakal Jadi Penyumbang Inflasi di Tahun 2024
Pemkab Bandung sendiri telah menyiapkan 800 ton pangan untuk menopang kebutuhan pokok masyarakat, apabila suatu saat terjadi kerawanan daya beli maupun rawan pangan.
“Termasuk di dalamnya rawan bencana. Saya pikir sangat membantu dan sangat strategis. Jadi dengan ketersediaan 800 ton kebutuhan pangan itu sangat menunjang untuk pengendalian inflasi,” kata Tisna Umaran.
Tisna menegaskan, apabila terjadi kenaikan harga beras antara Rp 1.000 sampai Rp 2.000 per kilogram, termasuk kebutuhan pangan lainnya, diyakini tidak akan begitu berpengaruh signifikan apabila pemerintah daerah sudah menyediakan kebutuhan pangan.
“Kemudian warga yang mengalami kekurangan pendapatan pun, dengan adanya kenaikan harga pangan antara Rp 1.000 sampai Rp 2.000 itu insya Allah tidak akan terlalu berpengaruh,” katanya.
Kondisi di Kabupaten Bandung sejauh ini menurutnya relatif kondusif, karena adanya perencanaan dan komitmen dari pemerintah.
“Jangan sampai terjadi kenaikan, setelah ada kenaikan baru ditindaklanjut. Tapi kalau dilakukan pencegahan kenaikan harga, sehingga gejolak di pasar relatif tidak terasa karena kebutuhan dasar tercukupi,” ungkapnya.
Tisna berharap, operasi pasar murah seperti beras, telor, daging, minyak dan sembilan bahan pokok lainnya yang dilakukan Pemkab Bandung melalui Dinas Perdagangan dan Perindustrian, juga Dinas Pangan dan Perikanan dapat mengendalikan inflasi di daerah.
“Apalagi tahun ini ada agenda politik yaitu pileg dan pilpres, masyarakat harus kondusif tidak ada gejolak yang disebabkan oleh kekurangan bahan pangan,” ujarnya.
(Aak)
