BANDUNG, TEROPONGMEDIA.ID — Usulan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi yang menginginkan agar vasektomi menjadi syarat penerima bantuan sosial (bansos) mendapat kritik keras dari pimpinan DPRD Jawa Barat, Ono Surono.
Ono menegaskan, apa yang disampaikan Dedi Mulyadi terkait syarat penerima bantuan harus melakukan vasektomi melampaui kewenangannya sebagai gubernur. Menurutnya, vasektomi merupakan metode KB untuk pria yang jelas MUI haramkan.
“Menurut saya kebijakan KDM ini melampaui kewenangannya sebagai gubernur bila ia ingin menentukan syarat-syarat bansos. Karena selama ini bansos itu kewenangan pemerintah di bawah Kementerian Sosial, kecuali bansos itu dikeluarkan oleh Pemprov Jabar,” tegas Ono, Senin (5/5/2025).
“Gubernur tidak bisa memaksakan regulasi apapun apabila bertentangan dengan Undang-Undang. Karena pada saat peserta KB dipaksakan, maka akan melanggar hak asasi manusia yang pelakunya akan dijerat oleh pasal-pasal yang khusus yang berkaitan dengan hak asasi manusia,” lanjutnya.
Dedi Mulyadi tidak akan berani untuk benar-benar merealisasikan kebijakannya terkait menjadikan vasektomi sebagai salah satu syarat mendapatkan bantuan.
Hal itu berkaca pada sejumlah ‘gebrakan’ yang hingga kini belum ada tindak lanjutnya. Dedi Mulyadi hanya sebatas melempar wacana dan melakukan gimik semata agar viral di sosial media dan mendapat perhatian dari masyarakat di Jawa Barat.
“Misalnya tentang siswa nakal yang harus masuk barak militer, ini kan belum menjadi kebijakan yang menyeluruh, baru dilakukan di Purwakarta. Lalu, terkait pembongkaran bangunan di kawasan Puncak Bogor, dari 12 bangunan hanya 1 yang dibongkar, 11 lainnya cuma disegel. Bangunan bermasalah bukan hanya ada di Puncak, ada di Lembang, Garut, Kabupaten Bandung, Subang, tapi tidak ada tindak lanjutnya,” tutur Ono.
“Jadi menurut saya yang dikejar hanya viralnya saja. Saya lihat ini hanya gimik saja agar viral di media sosial,” cetusnya.
Baca Juga:
Vasektomi Jadi Syarat Bansos, Mensos: Perlu Waktu Mencerna Ide KDM
Fatwa MUI: Vasektomi Haram! KDM Usulkan Sebagai Syarat Penerimaan Bansos
Karena itu, Ono mengungkapkan, pro kontra terkait vasektomi jadi syarat menerima bantuan tidak perlu lagi dibahas karena hanya untuk viralitas di media sosial dan tentunya bertabrakan dengan perundang-undangan serta fatwa MUI.
“Kalaupun kebijakan ini benar-benar direalisasikan, konteksnya pun hanya untuk bansos dari Pemprov Jabar bukan dari pusat. Tapi tetap saja akan bertentangan dengan undang-undang yang lebih tinggi dibandingkan misalnya dengan Pergub. Saya yakin KDM tak akan berani merealisasikan kebijakan ini,” ungkapnya.
Lebih lanjut, bila ingin menuntaskan masalah kemiskinan di Jawa Barat, Ono meminta Dedi Mulyadi untuk menyediakan lapangan kerja seluas-luasnya dan meningkatkan lama sekolah dari 8 tahun menjadi 12 tahun.
“Banyak hal bisa dilakukan, bukan malah membatasi penerima bansos. Karena masih banyak masyarakat yang berkeyakinan bahwa anak itu adalah anugerah Allah SWT. Jadi bila bansos dikaitkan dengan KB malah tidak merata dan menambah kemiskinan,” tutup Ono.
(Kaje)
