BANDUNG,TEROPONGMEDIA.ID — Anggota Ombudsman RI, Dadan S. Suharmawijaya mengapresiasi inovasi pelayanan Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung. Menurutnya, layanan publik Kota Bandung semakin mendekatkan diri ke masyarakat.
“Kota Bandung itu pelayanannya luar biasa, sudah bisa jemput bola. Mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, mengarah kepada ruang berkumpul sehingga tepat sasaran,” kata Dadan, Senin (24/6/2024).
Selain itu, kata Dadan penyelenggaraan pelayanan publik menjadi ujung tombak pemerintah. Sehingga dirinya mengapresiasi para penyelenggara publik yang terus berupa berinovasi memberikan pelayanan yang cepat, tepat dan baik.
“Di Kota Bandung ada Lapor! (Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat). Ini merupakan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N). Kota Bandung ini salah satu pelopornya, memberikan layanan penyampaian semua aspirasi dan pengaduan masyarakat yang terintegrasi,” ucapnya
Tak hanya itu, Dadan juga menegaskan, layanan prima tidak cukup hanya memenuhi standar pelayanan saja. Tetapi dibutuhkan inovasi untuk lebih dekat dengan masyarakat untuk cepat sadaran dan tepat pelaksanaannya.
“Namanya layanan prima tidak cukup memenuhi standar pelayanan saja, perlu menjaminan kualitas pelayanan. Sehingga butuh inovasi untuk memenuhi ekspetasi masyarakat,” ujarnya.
Sedangkan, Asisten Administrasi Umum Kota Bandung, Tono Rusdiantono mengatakan, Pemkot Bandung saat ini terus berupaya agar pelayanan publik semakin dekat dengan masyarakat. Pelayanan publik harus semakin mudah, murah, dan cepat.
“Ini upaya kami dengan mendekatkan pelayanan publik kepada masyarakat. Kita tidak hanya mengurangi birokrasi yang berbelit, tetapi juga meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan,” katanya.
BACA JUGA: Pemkot Bandung Raih Penghargaan Kesejahteraan Lansia
Tono juga mengungkapkan, selama tahun 2016-2023 Pemkot Bandung meraih predikat zona hijau atau baik dalam penyelenggaraan pelayanan publik dari Ombudsman.
“Ini komitmen bersama di seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) hingga kewilayahan untuk memberikan pelayanan publik. Utamanya menerapkan standar pelayanan yang lebih baik,” pungkasnya.
(Rizky Iman/Usk)
