OJK dan FKIJK Jabar Salurkan Bantuan dan Siapkan Pemulihan Lahan Kritis Pascabencana di Cisarua

-

Tidak ada video disisipkan.

BANDUNG, TEROPONGMEDIA.ID – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Jawa Barat bersama Forum Komunikasi Industri Jasa Keuangan (FKIJK) Provinsi Jawa Barat menyalurkan bantuan kemanusiaan bagi masyarakat yang terdampak bencana tanah longsor di Desa Pasirlangu, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, Rabu (28/1/2026).

Langkah ini menjadi wujud nyata kepedulian dan empati OJK dan Industri Jasa Keuangan terhadap masyarakat yang sedang melewati masa penuh tantangan, sekaligus penegasan bahwa kolaborasi lintas lembaga dapat menghadirkan harapan di tengah situasi darurat.

Bantuan yang disalurkan mencakup kebutuhan logistik pangan, perlengkapan bayi dan keluarga, peralatan kebersihan dan kesehatan, serta perlengkapan pendidikan dan sosial kemanusiaan lainnya. Penyaluran bantuan dipimpin langsung oleh Kepala OJK Provinsi Jawa Barat yang juga menjabat sebagai Ketua Umum FKIJK Jawa Barat, Darwisman, bersama jajaran pengurus FKIJK.

Turut hadir dalam kegiatan Wakil Ketua FKIJK Laniwati Tjandra (Direktur Krom Bank), Ketua Bidang Sosial dan Kerohanian Roy W. Maulana (Pimpinan Wilayah BNI Jawa Barat), serta perwakilan pengurus Vicky Fitriadi (Direktur Operasional BJB Syariah) dan Asep Dani Fadilah (SEVP Enterprise Risk BJB). Kehadiran para pemimpin ini mencerminkan semangat gotong royong, kecepatan merespons, dan komitmen untuk memastikan bantuan tersampaikan secara tepat sasaran.

Baca Juga:

OJK Jawa Barat Perkuat Resiliensi BPR dan BPR Syariah Dukung Pertumbuhan Ekonomi Daerah

Profil Ketua OJK Friderica Widyasari Dewi, Aktris Angling Dharma Peraih Doktor Cumlaude

Dalam kesempatan tersebut, Darwisman menyampaikan bahwa kegiatan ini tidak hanya berfokus pada dukungan darurat, tetapi juga menjadi pijakan awal evaluasi kondisi lingkungan di wilayah terdampak.

Ia menilai lahan kritis sebagai salah satu faktor kerentanan, sehingga diperlukan langkah lanjutan bersama pemerintah daerah dan pemangku kepentingan terkait, termasuk upaya pemulihan lahan kritis.

“Langkah ini diharapkan tidak hanya membantu pemulihan pascabencana, tetapi juga mendukung keberlanjutan pembangunan, perekonomian, dan kesejahteraan masyarakat Jawa Barat,” ujar Darwisman.

Melalui aksi bersama ini, OJK dan FKIJK menegaskan komitmen untuk terus memperkuat sinergi dengan pemerintah serta para pemangku kepentingan terkait, dengan tetap mengedepankan ketahanan sosial dan kelestarian lingkungan. Berbagai inisiatif yang dilaksanakan diharapkan dapat menjadi fondasi bagi penguatan kolaborasi berkelanjutan di masa mendatang, guna mendukung pembangunan Jawa Barat yang berkelanjutan dan inklusif.

Baca berita lainnya di Google News dan Whatsapp Channel
Berita Terkait
Berita Terkini
tangerang-10k
Menabung di bank bjb Semakin Mudah Dapatkan Tiket Lari Tangerang 10K
WhatsApp Image 2026-07-20 at 12.15
Kasus Judi Online di Bojongloa Kaler Tinggi, Farhan: Penanganan Dimulai dari Keluarga
WhatsApp Image 2026-07-20 at 21.01
KDS Instruksikan OPD dan PDAM Bergerak Cepat Atasi Dampak Kekeringan
Tas Eiger
Semua Tas Eiger Garansi Seumur Hidup, Dibuat Presisi dari Tenaga Terampil dan Mesin Canggih
WhatsApp Image 2026-07-20 at 20.30
BPJS Kesehatan Wilayah V Percepat Transformasi Digital, Permudah Akses Layanan JKN bagi Masyarakat Jabar
Berita Lainnya

1

Profil Lengkap Budi Arie Menteri Komunikasi dan Informatika

2

Cegah Zoonosis, Pemkot Bandung Gelar Vaksinasi Hingga Sterilisasi Hewan Peliharaan Gratis di Kelurahan Ciumbuleuit

3

Woodyland Eatery Kafe Baru di Bandung Mengusung Tema Magical Forest Rest!

4

Jadwal Adzan Magrib Lombok Hari Ini 17 Maret 2025

5

Headline
IMG-20260720-WA0002
Komisi II DPRD Kota Bekasi Tinjau Pembangunan Wisata Air Kalimalang, Pastikan Berjalan Sesuai Perencanaan
IMG-20260720-WA0001
Komisi III DPRD Kota Bekasi Tinjau Aset PDAM dan Evaluasi Kinerja PT Migas untuk Optimalkan PAD
IMG-20260719-WA0002
DPRD Kota Bekasi Susun Agenda Strategis Melalui Rapat Badan Musyawarah
IMG-20260719-WA0001
DPRD Kota Bekasi Buka Masa Sidang 2026, Bahas Pertanggungjawaban APBD 2025