JAKARTA, TEROPONGMEDIA.ID — Anggota Komisi I DPR RI, Amelia Anggraini mencermati, bahwa rencana pemerintah untuk mengevakuasi warga Gaza, Palestina, ke Pulau Galang di Kepulauan Riau dapat menuai konsekuensi diplomatik yang tidak diinginkan.
Ia menilai, upaya tersebut berpotensi menjadi “bumerang” bagi perjuangan hak kembali (right of return) warga Palestina, karena bisa saja dianggap oleh Israel sebagai bentuk eksodus permanen.
Amelia lantas menyarankan pemerintah, agar lebih mendorong peran negara-negara Arab yang secara geografis dan historis lebih dekat dengan wilayah Gaza. I
Ia menyebut bahwa negara-negara seperti Mesir, Yordania, Qatar, dan Uni Emirat Arab memiliki kapasitas yang lebih besar dalam memberikan bantuan, terutama dalam layanan kesehatan.
“Ketimbang Indonesia, justru mengambil langkah ekstrem dengan membawa korban konflik ke luar wilayah Timur Tengah,” kata Amelia melansir Antara, Sabtu (09/08/2025).
Ia menegaskan bahwa Indonesia tetap perlu berhati-hati dalam menunjukkan solidaritas kemanusiaannya agar tidak merugikan posisi diplomasi Indonesia.
Amelia pun meminta agar pemerintah membuka ruang dialog dengan DPR untuk membahas rencana tersebut secara transparan. Tujuannya adalah memastikan bahwa kebijakan evakuasi ini tidak berdampak buruk bagi perjuangan rakyat Palestina maupun terhadap kepentingan nasional Indonesia.
BACA JUGA:
Prabowo Jadikan Pulau Galang Tempat Evakuasi Warga Gaza
Mardani Ali Sera Soal Prabowo Evakuasi Warga Gaza: Harus Hati-hati
Lebih lanjut, ia menekankan bahwa rencana evakuasi ini harus disertai kejelasan dalam aspek diplomatik, kesiapan teknis, serta pendekatan strategis yang tepat. Hal ini untuk menghindari kesalahpahaman atau interpretasi yang keliru terhadap langkah yang diambil oleh pemerintah Indonesia.
Amelia mengakui komitmen kuat Indonesia terhadap isu Palestina, namun ia juga mengingatkan bahwa dukungan tersebut perlu diiringi dengan pertimbangan rasional terkait kesiapan sarana dan prasarana, mulai dari fasilitas medis, akomodasi, transportasi, hingga pengamanan.
“Jangan sampai niat baik ini malah mengganggu sistem domestik kita sendiri karena persoalan logistik yang belum matang,” ujar legislator yang membidangi urusan hubungan internasional, komunikasi, dan pertahanan itu.
Menurutnya, bantuan medis seharusnya bersifat sementara dengan durasi yang terukur serta koordinasi intensif bersama PBB, UNRWA, dan lembaga kemanusiaan internasional lainnya.
Ia memperingatkan bahwa jika evakuasi berlangsung terlalu lama, Indonesia bisa menghadapi risiko krisis sosial di dalam negeri, seperti beban fasilitas, potensi gesekan budaya, atau lemahnya pengawasan.
“Kebijakan luar negeri Indonesia harus tetap independen, bebas aktif, dan berorientasi pada kemanusiaan,” pungkasnya.
(Saepul)
