JAKARTA, TEROPONGMEDIA.ID — Pemerintah membagikan 15 ribu laptop untuk para siswa Sekolah Rakyat. Penyerahan tahap pertama akan disalurkan sebanyak 9.700 unit.
Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf bersama Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani melakukan kunjungan kerja ke Sekolah Rakyat Menengah Atas (SRMA) 10 Jakarta untuk memastikan kelancaran operasional dan kelengkapan sarana pendidikan, termasuk rencana distribusi 15 ribu laptop bagi siswa.
Dalam peninjauan di Jakarta Selatan, Sabtu (10/8/2025), Mensos Saifullah Yusuf mengungkapkan bahwa pemerintah akan menyalurkan lebih dari 15 ribu laptop untuk mendukung kegiatan belajar mengajar di Sekolah Rakyat.
“Untuk tahap pertama, baru sekitar 9.700 unit yang akan disalurkan,” ujar Saifullah Yusuf yang kerap disapa Gus Ipul ini.
Mensos menegaskan bahwa proses pengadaan akan berjalan transparan sesuai ketentuan untuk mencegah penyimpangan. Setiap siswa di Sekolah Rakyat direncanakan menerima satu laptop sebagai alat penunjang pembelajaran.
Selama kunjungan, Mensos dan Menkeu mengecek berbagai fasilitas sekolah, termasuk asrama dan area olahraga.
Sri Mulyani, yang baru pertama kali mengunjungi Sekolah Rakyat, turut berdialog dengan siswa mengenai aktivitas harian mereka dan perbandingannya sebelum bersekolah di sana.
Menkeu menyatakan bahwa Sekolah Rakyat merupakan inisiatif Presiden Prabowo Subianto untuk membantu anak-anak dari keluarga miskin dan rentan miskin guna memutus mata rantai kemiskinan antargenerasi.
BACA JUGA
Buntut Kasus Korupsi Laptop, Kejagung Panggil Nadiem Hari Ini
46 Persen Siswa Sekolah Rakyat Bermasalah Gigi, Kemenkes Angkat Bicara
Program ini didukung Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp7 triliun, yang mencakup biaya operasional seperti listrik, air asrama, serta peralatan pendidikan, termasuk laptop.
“Tahun depan akan dibangun 200 sekolah lagi. Kami sudah mempersiapkan anggarannya. Presiden akan menyampaikan RAPBN 2026 pada 15 Agustus untuk dibahas dengan DPR,” kata Sri Mulyani, mengutip Antara.
Program Sekolah Rakyat tidak hanya melibatkan Kementerian Sosial, tetapi juga kementerian dan lembaga terkait lainnya dalam upaya meningkatkan akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu.
(Aak)
