BANDUNG.TM.ID Organisasi Serikat Buruh Indonesia dan Partai Buruh sudah menyiapkan 4 tuntutan, yang akan mereka sampaikan saat Hari Buruh Internasional pada 1 Mei 2023 nanti. Said Iqbal yang merupakan Presiden Partai Buruh sekaligus Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) juga mengatakan.
Pihak KSPI akan demonstrasi serempak lebih dari 300 kabupaten/kota, melansir IDN. Pusatnya akan ada di tiga titik yaitu, Istana Negara, Mahkamah Konstitusi, dan DPR RI.
“Setelah melakukan aksi, siang harinya peserta aksi akan berkumpul di Istora Senayan untuk mengikuti May Day Fiesta” kata Iqbal dalma keterangan tertulis pada Minggu 23/4/2023. Hingga sampai saat ini sudah tercatat 200 ribu buruh Indonesia yang akan ikut melakukan aksi demonstrasi.
Meskipun begitu, angka ini ternyata masih kurang. Karena target yang diinginkan adalah 500 ribu orang. Begini ungkap Iqbal “Khusus di Jakarta, aksi May Day akan diikuti 50 ribu sampai 100 buruh”
1. Isu yang Diangkat Saat Hari Buruh
Adapun empat isu yang di angkat saat May Day 2023. Pertama adalah, mencabut Omnibus Law UU No 6 Tahun 2023 yang berisi tentang Cipta Kerja. Kedua, mencabut Undang-Undang terkait dengan parliamentary threshold 4 persen.
Ketiga, menolak RUU Kesehtan. Keempat, mensahkan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT). Terkait dengan penolakan pada UU Cipta Kerja, ada sembilan poin yang akan di angkat saat hari buruh nanti.
Sembilan poin tersebut adalah upah murah, outsourcing seumur hidup untuk semua jenis pekerjaan, pekerja di kontrak terus-menerus tanpa periode. Lalu, PHK, pesangon rendah, dan istirahat panjang 2 bulan yang di hapus.
Ada juga tentang pekerja perempuan yang mengambil cuti haid dan melahirkan tidak pasti mendapat upah, pekerja yang kerja 5 hari dalam seminggu hak cutinya dihapus 2 hari.
2. Bank Tanah Merampas Tanah Rakyat
Saat hari buruh nanti yang menjadi persoalan petani adalah terkait dengan adanya bank tanah yang memudahkan korprasi merampas tanah rakyat. Hal lainnya yang di persoalkan adalah di perbolehkannya para importir melakukan impor daging, garam, beras, dan aset panen lainnya.
Serta di hapusnya pidana bagi importir yang mengimpor hasil panennya. Partai buruh memandang parliamenthary threshold mengancam demokrasi, Karena Partai Buruh yakin akan mendapat 30 kursi di 16 provinsi dan 29 dapil
Tapi dari 30 kursi ini, jumlah suara yang di dapat hanya 4,5 juta. Sedangkan parliamentary threshold tahun 2024 di perkirakan 6 juta suara. Makanya hal tersebut tidak adil.
3. RUU Kesehatan Tidak Sejalan dengan Prinsip
Partai Buruh juga menilai jika RUU Kesehatan tidak sejalan dengan prinsip jaminan sosial. Karena menempatkan BPJS di bawah Kementerian. Tidak lagi di bawah presiden seperti saat ini. Belum lagi terkait dengan dewan pengawas yang di kurangi.
Partai Buruh juga mendesak supaya RUU PPRT segera di sahkan. Karena sudah lebih dari 18 tahun RUU ini tidak di sahkan juga.
BACA JUGA: Ini Sanksi Perusahaan Telat Bayar THR Lebaran Karyawan!
(Kaje)
