JAKARTA, TEROPONGMEDIA.ID — Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan, bakal menggunakan konsep Sumitronomics demi memicu pembangunan ekonomi Indonesia.
Sumitronomics merupakan buah pemikiran begawan ekonomi Prof. Sumitro Djojohadikusumo, yang merupakan ayah dari Presiden Prabowo Subianto. Inti gagasannya menekankan kemandirian ekonomi dan peran negara sebagai penggerak ekonomi.
Menurut Purbaya, Sumitronomics berdiri di atas tiga pilar utama. Pertama, pertumbuhan ekonomi tinggi melalui percepatan sektor riil, hilirisasi sumber daya alam, serta penguatan industri padat karya.
Kedua, pemerataan manfaat pembangunan, agar hasil pertumbuhan dirasakan seluruh lapisan masyarakat, tidak hanya di perkotaan. Ketiga, stabilitas nasional yang dinamis, untuk menjaga ketahanan ekonomi dari guncangan eksternal maupun internal.
Untuk mewujudkan pilar pertumbuhan, APBN diarahkan sebagai katalis bagi sektor swasta, didukung oleh penguatan peran Danantara dalam investasi bernilai tambah tinggi, penempatan kas Rp200 triliun di Himbara untuk mendorong kredit, serta reformasi perizinan berusaha melalui PP Nomor 28 Tahun 2025.
“Fiskal, sektor keuangan, dan perbaikan iklim investasi harus sinergis menggerakkan perekonomian Indonesia agar dapat tumbuh melampaui 6% dalam waktu tidak terlalu lama. Dengan konsistensi menjaga keselarasan mesin-mesin pertumbuhan, diharapkan dapat memacu pertumbuhan menuju 8% dalam jangka menengah,” kata Purbaya dikutip, Rabu (24/9/2025).
APBN 2026 juga difokuskan pada delapan agenda prioritas, yaitu ketahanan pangan, ketahanan energi, program Makan Bergizi Gratis (MBG), pendidikan bermutu, kesehatan berkualitas, pembangunan desa-koperasi-UMKM, pertahanan semesta, serta akselerasi investasi dan perdagangan global.
Untuk mendukung agenda tersebut, dialokasikan anggaran besar di antaranya Rp164,7 triliun untuk ketahanan pangan, Rp402,4 triliun untuk energi, Rp335 triliun untuk MBG, Rp769,1 triliun untuk pendidikan, Rp244 triliun untuk kesehatan, serta Rp508,2 triliun untuk perlindungan sosial.
Secara keseluruhan, belanja negara pada APBN 2026 ditetapkan Rp3.842,7 triliun, pendapatan negara diperkirakan mencapai sebesar Rp3.153,6 triliun, dan defisit 2,68% PDB. Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi 2026 sebesar 5,4%, inflasi akan dikendalikan di level 2,5%, suku bunga SBN dijaga di sekitar 6,9%, dan nilai tukar berada di sekitar Rp16.500 per Dollar AS.
“APBN tahun 2026 akan memberikan dampak nyata bagi masyarakat dan perekonomian, demi terwujudnya Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur,” tutup Menkeu.
Baca Juga:
Defisit APBN 2025 Terus Melebar, Capai Rp321 T Per 31 Agustus
Menurut Purbaya, merealisasikan pilar tersebut membutuhkan mesin ekonomi yang berjalan seirama, yaitu kebijakan fiskal, sektor keuangan, dan perbaikan iklim investasi. Jika ketiganya bergerak bersama, ekonomi diyakini bisa tumbuh di atas 6 persen dalam waktu dekat.
“Dengan konsistensi menjaga keselarasan mesin-mesin pertumbuhan, dapat mencapai 8 persen dalam jangka menengah,” kata Purbaya.
“Danantara diperkuat perannya untuk akselerasi investasi di sektor-sektor produktif dan bernilai tambah tinggi serta memperkuat posisi Indonesia dalam global value chain,” terangnya.
Meski demikian, target pertumbuhan 8 persen dinilai penuh tantangan. Perubahan kebijakan, birokrasi yang lamban, hingga tekanan global bisa menjadi penghambat. Beberapa pengamat juga menilai distribusi manfaat pertumbuhan harus betul-betul diawasi agar tidak hanya menguntungkan kelompok tertentu.
Sumitronomics muncul sebagai arah strategi yang ingin menggabungkan pertumbuhan ekonomi tinggi dengan keadilan sosial dan stabilitas nasional. Jika diperkuat oleh kerja kebijakan yang konsisten dan mitigasi risiko, strategi ini bisa menjadi tonggak baru bagi pembangunan Indonesia. Namun, tanpa pengawasan dan implementasi yang matang, target ambisius akan sulit dicapai.
(Dist)
