BANDUNG, TEROPONGMEDIA.ID — Ketua DPR Puan Maharani mendesak pemerintah untuk menindak tegas kasus beras oplosan yang ditegaskannya merugikan masyarakat.
Ia menjelaskan, masalah beras oplosan itu sudah menyangkut hak dasar masyarakat atas pangan yang layak, terjangkau, dan jujur secara informasi.
“Negara harus hadir dan bertindak tegas agar distribusi pangan tidak dikendalikan oleh mafia atau pelaku usaha yang mengabaikan etika dan hukum. Aparat juga harus segera menindak tegas mafia beras,” tegas Puan dalam keterangannya, Senin (14/7/2025).
Puan menegaskan, kasus beras oplosan merupakan bentuk pembohongan publik yang merugikan masyarakat. Di tengah kondisi ekonomi saat ini, praktik curang tersebut ditegaskannya merupakan bentuk kejahatan.
“Rakyat jangan menjadi korban dari pasar yang tidak jujur. Apalagi di tengah tekanan ekonomi, praktik curang seperti ini adalah bentuk kejahatan yang menyasar langsung kehidupan rakyat,” kata Puan.
Pemerintah didesak harus mengambil langkah demi memulihkan kepercayaan publik dan memastikan perlindungan bagi konsumen.
Aparat penegak hukum juga harus melakukan penindakan secara menyeluruh terhadap pelaku teknis, jaringan distribusi, hingga korporasi yang terbukti melakukan pengoplosan beras.
Selain itu, ia menilai perlu adanya evaluasi secara menyeluruh terhadap distribusi beras. Tegasnya, jangan sampai lagi ada masyarakat yang dirugikan akibat praktik curang terkait komoditas beras.
Baca Juga:
Hati-hati! Ini Daftar Merek Beras yang Diduga Oplosan
Beras SPHP Dioplos dan Dijual Jadi Beras Premium, Negara Rugi Rp2 Triliun
Sebelumnya, Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengungkapkan, beras oplosan beredar bahkan sampai di rak supermarket dan minimarket, dikemas seolah-olah premium, tapi kualitas dan kuantitasnya menipu. Hal ini menjadi sebuah keprihatinan serius di sektor pangan nasional.
Temuan tersebut merupakan hasil investigasi Kementerian Pertanian (Kementan) bersama Satgas Pangan yang menunjukkan 212 merek beras terbukti tidak memenuhi standar mutu, mulai dari berat kemasan, komposisi, hingga label mutu.
Pemerintah disebutnya langsung menindaklanjuti isu tersebut dengan melaporkan kasus beras oplosan itu ke Kapolri dan Jaksa Agung, berharap proses penegakan hukum berjalan cepat dan memberi efek jera ke para pelaku.
(Anisa Kholifatul Jannah)
