BANDUNG, TEROPONGMEDIA.ID — Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) M. Fadhil Alfathan mengakui pihaknya telah menerima ratusan laporan warga soal dampak korupsi tata kelola minyak mentah yang dilakukan PT Pertamina. Salah satu aspek yang dikuak Kejaksaan Agung dari kasus itu adalah dugaan “pengoplosan” BBM.
Dugaan adanya “pengoplosan” BBM itu bermula dari temuan Kejagung soal kejanggalan catatan pembelian BBM oleh PT Pertamina. Tercatat, Pertamina membeli BBM dengan research octane number (RON) 92, tapi yang didatangkan adalah RON 90 dan RON 88.
Hasil pemeriksaan yang dilakukan Kejagung terhadap para tersangka menunjukkan terjadinya praktik blending atau pencampuran antara BBM RON 92 dengan BBM RON yang lebih rendah.
Apa Itu Proses Blending?
Sebagai informasi, proses blending sebetulnya adalah hal yang lumrah dilakukan dalam produksi BBM. Hal itu dilakukan dengan menambahkan zat aditif atau zat tambahan ke minyak mentah untuk mencapai standar RON yang diinginkan.
Lalu, yang dimaksud Kejagung sebagai praktik “pengoplosan” Pertamax dalam kasus korupsi PT Pertamina ini adalah proses pencampuran RON 92 dengan RON yang lebih rendah tingkatnya. Pencampuran semacam itu, menurut Kejagung, tidak seharusnya dilakukan dalam tata kelola produksi BBM.
Usai temuan Kejagung itu tersebar ke publik melalui pemberitaan media massa, banyak warga merasa dirugikan oleh Pertamina. Sebab, mereka menerima produk BBM yang yang tidak sesuai standar dan harga beli.
LBH Jakarta Terima Banyak Keluhan
LBH Jakarta mendapati banyak keluhan dari warga di media sosial terkait skandal dugaan pengoplosan BBM yang dilakukan Pertamina. Ini membuat Fadhil dan rekan-rekannya membuka jalur pengaduan untuk warga yang merasa sudah dirugikan.
“Kerugian-kerugian yang banyak diadukan paling banyak adalah soal kerugian ekonomis, karena masyarakat merasa ada selisih antara harga RON 92 dan RON 90,” ungkap Fadhil mengutip tirto, Minggu (2/3/2025).
Dilaporkan hingga Jumat, LBH Jakarta setidaknya sudah menerima 426 aduan dari warga. Fadhil menyatakan bahwa mayoritas warga merasa tertipu karena membayar untuk produk Pertamax, tapi justru mendapatkan produk di bawah kualitas tersebut. LBH Jakarta pun berencana membuka pengaduan untuk warga hingga Rabu (3/3/2025) pekan depan.
BACA JUGA:
Akibat Korupsi Pertamina, BBM Tak Sesuai Bahaya untuk Mesin!
SPBU Swasta Jadi Pilihan Masyarakat di Tengah Polemik Pertamina
Saat ini, Fadhil mengaku masih menelaah laporan dari warga untuk mempersiapkan langkah hukum yang akan ditempuh ke depan. LBH Jakarta akan mendalami terlebih dahulu apakah benar sudah terjadi kerugian terhadap warga imbas korupsi tata kelola minyak mentah oleh Pertamina. Menurutnya, LBH Jakarta perlu menemukan kausalitas antara aduan warga dengan kasus yang sedang terjadi saat ini.
Fadhil menjelaskan, bahwa Pertamina tidak bisa asal menyampaikan klarifikasi atau sanggahan begitu saja. Menurutnya, perlu ada pemeriksaan mendalam oleh tim independen yang terjamin dan teruji integritasnya. Tim tersebut harus diisi oleh para ahli di bidang terkait dan melibatkan partisipasi masyarakat.
Lewat pemeriksaan itu, harapannya ditemukan fakta kredibel yang dapat dipercaya oleh masyarakat.
“Warga memiliki hak untuk mengambil langkah hukum sesuai dengan kebutuhannya untuk mendapatkan pemulihan dan menjamin kejadian serupa tidak lagi terjadi di masa depan,” ucap Fadhil.
(Usk)
