BANDUNG, TEROPONGMEDIA.ID — Ketua DPRD Kota Bandung, Asep Muyadi, mendesak Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung untuk segera mengevaluasi sistem operasional lampu lalu lintas di berbagai persimpangan.
Asep menilai sistem lampu merah saat ini justru menjadi salah satu faktor utama yang memperparah kemacetan di kota.
“Pengaturan lampu lalu lintas belum optimal. Saya sering mendapat keluhan dari masyarakat, terutama di titik-titik rawan seperti perempatan Jalan Soekarno Hatta (dekat Samsat) dan kawasan Pasteur yang hampir setiap hari macet,” kata Asep Mulyadi, Rabu (30/7/2025).
Menurutnya, kondisi ini mencerminkan perlunya penataan ulang durasi dan sistem kerja lampu lalu lintas agar lebih adaptif terhadap kondisi jalan secara real-time.

Selain itu, Asep juga menyoroti program Smart City Bandung yang sebelumnya diharapkan mampu mengatasi berbagai permasalahan perkotaan, termasuk lalu lintas.
Namun, Asep menilai penerapan teknologi tersebut belum menunjukkan hasil yang signifikan.
Baca Juga:
Bandung Bidik Kereta Listrik Canggih dari Polandia, Solusi Baru Atasi Kemacetan
Farhan Gaspol Atasi Macet Bandung: Flyover, BRT, hingga Angkot Pintar Disiapkan
“Kita dulu berharap besar pada Smart City. Tapi kalau teknologi yang diterapkan tidak efektif dan tidak dievaluasi, maka justru berpotensi menambah persoalan baru. Harus ada kajian menyeluruh,” ucapnya.
Sebagai solusi, Asep mendorong pemanfaatan kecerdasan buatan (AI) untuk sistem pengaturan lalu lintas di Kota Bandung. Menurutnya, teknologi berbasis AI dapat menciptakan sistem lampu lalu lintas yang lebih cerdas dan responsif terhadap situasi lalu lintas aktual.
“AI bisa mendeteksi volume kendaraan dan menyesuaikan durasi lampu merah secara otomatis. Misalnya, jangan terlalu lama memberi lampu merah kalau jalanan kosong. Ini bisa kita kembangkan dengan kolaborasi bersama kampus dan akademisi di Bandung,” ujarnya.
Kendati demikian, Asep mengingatkan kemacetan tidak bisa ditangani oleh Pemkot Bandung saja. Diperlukan sinergi antara pemerintah kota, provinsi, hingga pemerintah pusat untuk membuat kebijakan strategis, seperti pengendalian pertumbuhan kendaraan.
“Penanganan macet itu kerja bersama. Butuh kebijakan lintas level, termasuk regulasi soal pembatasan kendaraan atau penguatan transportasi publik yang layak,” katanya.
Saat ini, sejumlah ruas utama di Kota Bandung seperti Jalan Pasteur, Setiabudhi, hingga kawasan Dago masih menjadi titik macet harian yang meresahkan warga.
Asep menegaskan pihaknya di DPRD akan terus mendorong kolaborasi lintas sektor demi mencari solusi konkret.
“Kami terus berkoordinasi dengan Pemkot Bandung, kepolisian, dan dinas-dinas terkait. Harapannya, ada langkah nyata dan percepatan dalam mengatasi kemacetan ini,” pungkasnya. (Kyy/_Usk)