JAKARTA, TEROPONGMEDIA.ID — Hingga saat ini masih banyak terjadi penyaluran bantuan sosial (bansos) tak tepat sasaran. Hal ini direspon DPR RI agar Kementerian Sosial (Kemesos) segera memperbaiki Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
Pencairan bansos untuk Program Keluarga Harapan (PKH) dari pemerintah terus bergulir. Namun sayangnya, masih ada beberapa Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang mengaku bahwa bansos PKH mereka tidak kunjung cair, yang akar masalnya disinyalir karena masalah akurasi data DTKS.
Menanggapi hal itu, Anggota Komisi VIII DPR RI Iskan Qolba Lubis meminta Kemensos segera memperbaiki DTKS karena masih banyak data yang tidak valid. Inilah yang menjadi penyebab penyaluran bansos menjadi terhambat.
“Sudah bertahun-tahun permasalahan DTKS ini tidak kunjung selesai, sehingga banyak penyaluran bansos tidak tepat sasaran,” ujar Iskan dalam keterangan resmi DPR RI, dikutip Selasa (21/5/2024).
BACA JUGA: Empat Menteri Buka Suara Soal Keterkaitan Bansos dan Kemenangan Prabowo-Gibran pada Sidang PHPU
Ia menilai bahwa pembaruan data selama dua tahun (sesuai UU), atau bahkan enam bulan sekali dinilai masih sangat lambat.
Pasalnya, data kependudukan berubah cepat, baik ada yang meninggal, berpindah domisili, bayi lahir, dan sebagainya. Karena itu, ia mengusulkan adanya pembaruan data tiap satu bulan sekali.
“Datanya amburadul, jika begini terus gimana penyaluran bantuan itu bisa tepat sasaran?” Imbuhnya.
Ia mengakui DTKS merupakan masalah pelik dan dilematis sehingga upaya yang dilakukan menjadi sangat problematik dan masih mengalami masalah yang sama. Seperti variabel miskin, sangat miskin, atau rentan miskin yang harus benar-benar valid.
(Aak)
