JAKARTA,TM.ID: Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI masih menyelidiki dugaan kebocoran data pemilih Pemilu 2024 dengan melibatkan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) dan Bareskrim Polri.
“Saat ini beberapa analisis sedang dijalankan,” ujar Ketua KPU RI, Hasyim Asy’ari melansir PMJ News, Kamis (29/11/2023).
“Seperti analisis log akses, analisis manajemen pengguna, dan analisis log lainnya yang diambil dari aplikasi maupun server yang digunakan untuk mengidentifikasi pelaku, jika benar melakukan peretasan terhadap Sistem Informasi Data Pemilih,” sambungnya.
BACA JUGA: Soal Dugaan Bocornya 34 Juta Data Paspor, Dirjen Imigrasi: Jangan Khawatir
Lebih lanjut, kata Hasyim, KPU membukakan akses-akses kepada tim guna melindungi dan mencegah terjadinya penyebaran data pemilih. Hingga saat ini, KPU masih mengumpulkan bukti-bukti kebocoran data.
“KPU senantiasa berkoordinasi dengan BSSN, Bareskrim Polri, pihak pengembang, dan instansi terkait lainnya untuk mendapatkan data-data dan bukti-bukti digital terkait informasi data breach tersebut,” tuturnya.
Ia menambahkan, KPU juga telah menonaktifkan akun pengguna Sistem Informasi Data Pemilih (Sidalih). Hal itu sebagai bentuk peretasan lebih lanjut lagi.
Diketahui sebelumnya, Direktorat Tindak Pidana Siber (Dittipidsiber) membenarkan dugaan kebocoran data tersebut.
Dirtipidsiber Bareskrim Polri, Brigjen Pol Adi Vivid mengatakan, pihaknya sedang mendalami dugaan kebocoran data KPU yang ditemukan saat patroli siber.
“Kebocoran data KPU kami temukan dari hasil patroli tim siber ya,” ujar Adi Vivid kepada wartawan, Rabu (29/11/2023).
Ia menyampaikan, dari hasil pendalaman pihaknya menemukan akun yang diduga telah membeberkan kebocoran data itu.
Adapun akun itu adalah pengguna Twitter atau X @p4c3n0g3, diduga telah berindikasi menjual data pemilih, seperti NIK, NKK, hingga e-KTP.
“Ini kita sedang melakukan penyelidikan. Kita juga sedang koordinasi langsung dengan KPU,” ucapnya.
(Saepul/Usk)
