BANDUNG, TEROPONGMEDIA.ID — Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Jawa Barat bertemu dengan Wali Kota Bandung Muhammad Farhan di Balai Kota Bandung untuk membahas masa depan lembaga penyiaran yang kini berada dalam kondisi rawan. Di tengah krisis ekonomi, tekanan media digital global, dan absennya regulasi yang berpihak, keberlangsungan lembaga penyiaran lokal di Kota Bandung dinilai kian terancam
Ketua KPID Jabar, Adiyana Slamet, menyebut saat ini ada 77 lembaga penyiaran di Bandung 42 di antaranya radio. Namun, banyak yang terancam tutup.
“Kami sudah ke Jakarta untuk minta Kompas TV dan Transmedia tidak menutup biro di Bandung. Ancamannya datang dari krisis ekonomi global, perubahan anggaran pemerintah, dan revisi UU Penyiaran,” kata Adiyana Slamet, Kamis (15/5/2025).
KPID Jabar dan Pemkot Bandung Sepakat Perkuat Lembaga Penyiaran (dok. kpid jabar)
KPID mengusulkan supaya Pemkot Bandung melindungi lembaga penyiaran lokal dan mengadakan sarasehan bersama pelaku media.
Adiyana juga mengingatkan bahwa generasi X dan Y masih mengandalkan TV dan radio, sedangkan generasi Z lebih banyak mengakses media sosial yang rentan disinformasi.
Sementara itu, Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan menyatakan dukungannya terhadap media arus utama dan mendorong pengawasan lebih ketat terhadap konten berbahaya.
“Kami mohon KPID benar-benar galak dalam menertibkan media yang tidak sensitif memberitakan isu kekerasan seksual,” ujarnya.
Farhan juga menyatakan kesiapan bekerja sama dalam membangun narasi komunikasi publik, termasuk soal literasi media dan bahaya kecanduan gadget.
“Data riset KPID sangat berguna. Kita bisa pilah mana yang bisa dibagikan ke publik,” ucapnya.
Soal ancaman PHK, Farhan mengatakan Disnaker Kota Bandung akan memfasilitasi penyelesaian agar hak pekerja media tetap terpenuhi.
Audiensi tersebut ditutup dengan komitmen bersama antara Pemkot Bandung dan KPID Jabar untuk menjaga marwah penyiaran sebagai garda terdepan informasi publik yang terpercaya. Keduanya sepakat membangun kolaborasi lebih erat untuk menyebarkan informasi pemerintah secara bertanggung jawab, serta menjaga ruang informasi publik tetap sehat dan bebas dari distorsi digital. (Kyy/Usk)
