KKP siapkan 700 Sertifikat Tanah Gratis untuk Nelayan di Lombok Tengah

sertifikat tanah gratis
(foto: Antara)

Bagikan

PRAYA,TM.id: Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyiapkan anggaran untuk program pembuatan sertifikat tanah gratis untuk 700 nelayan dan pembudi daya ikan di Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB) pada 2023.

“Alhamdulillah 2023 ini kita kembali dapat 700 bidang untuk para nelayan dan pembudi daya ikan,” kata Kepala Dinas KKP Lombok Tengah, Muhmad Kamrin, Senin (30/1/2023).

Ia mengatakan, program sertifikat sudah digalakkan sejak lama. Program ini tidak jauh berbeda dengan sertifikasi Proyek Operasi Nasional Agraria (Prona) untuk masyarakat umum.

BACA JUGA: Perdana, UMKM Banjarmasin Ekspor Batu Damar ke India

Namun, kata dia, sertifikat nelayan ini dikhususkan para nelayan yang belum memiliki sertifikat dengan harapan bisa membantu mereka mengakses modal di bank.

“Program ini dilaksanakan secara bertahap setiap tahun,” kata ada.

Permasalahan yang sering terjadi selama ini, katanya, para nelayan sulit mengakses modal di bank, karena memang tidak ada jaminan yang bisa mereka ajukan saat mengusulkan modal, mengingat perahu yang dimiliki mereka dianggap tidak bisa untuk jaminan.

Salah satu cara, katanya, lahan yang ditempati nelayan dibuatkan sertifikat untuk selanjutnya sertifikat itu bisa menjadi jaminan ketika mengajukan pinjaman ke bank.

“Ini untuk membantu nelayan dalam mendapatkan tambahan modal,” katanya.

Jumlah nelayan di Lombok Tengah mencapai 6.000 jiwa, namun data nelayan yang masuk data basis program Kartu Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan (Kusuka) yang sedang digencarkan Kementerian Kelautan dan Perikanan mencapai 4.880 jiwa.

“Itu sesuai data base (basis data),” katanya.

Pada 2022, sebanyak 550 nelayan diberikan sertifikasi hak atas tanah dengan harapan para nelayan bisa mengakses modal menggunakan sertifikat itu. Nelayan yang mendapatkan bantuan itu tersebar di empat desa, yakni Desa Mertak, Sukadana, Sengkol, dan Tumpak di Kecamatan Pujut.

“550 sertifikat yang diberikan ini merupakan program prioritas presiden yakni penerbitan sertifikat hak atas tanah masyarakat, terutama di sektor kelautan dan perikanan. Ini program lintas sektor kerja sama antara KKP dengan Kementerian ATR/BPN RI,” katanya.

(Dist)

Baca berita lainnya di Google News dan Whatsapp Channel
Berita Terkait
Berita Terkini
Napoli Kalahkan Juventus 2-1
Napoli Kalah dari Atalanta, Persaingan di Puncak Serie A Makin Ketat
Zheng Qinwen
Zheng Qinwen Taklukan Elena Rybakina di WTA Finals Riyadh
IMG_20241104_170618
Gugun Gusman Cetak Sejarah di One Pride MMA
DPR RI Naturalisasi
Dukungan Penuh DPR RI Agar Timnas Indonesia Lolos ke Piala Dunia 2026
Sahrul Gunawan Ekonomi kreatif
Sahrul Gunawan Bidik Potensi Ekonomi Kreatif di Kabupaten Bandung
Berita Lainnya

1

Pabrik Tekstil di Katapang Andir Kabupaten Bandung Kebakaran

2

Aksi Reuni 411 Menyasar Jokowi dan Fufufafa, Balas Dendam?

3

Hampir 2.000 Peserta Meriahkan POSPAY Run 2024 di Bandung

4

Ditemukan Bakteri, BPOM Desak Penjualan Jajanan Impor Latiao Disetop!

5

Update, Korban Tewas Akibat Letusan Gunung Lewotobi Laki-laki Jadi 10 Orang
Headline
Mees Hilgers
Jelang Laga Kontra Jepang dan Arab, Shin Tae-yong Pantau Kondisi Cidera Mees Hilgers
Empat Orang WNI Terdampak Banjir Spanyol
Pertandingan Valencia vs Parla Escuela Ditunda untuk Kedua Kalinya Akibat Banjir
Polisi selamatkan bocah tenggelam
Dramatis! 2 Anggota Polisi Sikka NTT Selamatkan Bocah Tenggelam: Berikan CPR dan Nafas Buatan
KPU Kota Bandung Siapkan 10 TPS Khusus
KPU Kota Bandung Siapkan 10 TPS Khusus saat Pilwalkot Bandung 2024