BANDUNG, TEROPONGMEDIA.ID – Kantor Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Jawa Barat (KOBD) menilai Industri Jasa Keuangan (IJK) di Provinsi Jawa Barat sampai dengan posisi Juli 2025 tetap tumbuh positif walaupun mengalami perlambatan.
Perkembangan Perbankan
Sektor Perbankan di Jawa Barat menunjukkan pertumbuhan positif (year on year) tercermin dari beberapa indikator, antara lain Total Aset, Dana Pihak Ketiga (DPK) dan Kredit, dengan tingkat pertumbuhan masing-masing pada posisi Juli 2025 sebesar 1,78 persen; 4,39 persen; dan 2,79 persen.
Tingkat risiko kredit yang direfleksikan oleh rasio Non-Performing Loan (NPL) relatif terjaga dalam batas threshold dengan nilai 3,58 persen. Berikutnya, fungsi intermediasi yang tercermin dari Loan to Deposit Ratio (LDR) juga terlihat optimal dengan rasio sebesar 90,80 persen.
Berdasarkan data sebaran penyaluran kredit di Indonesia, penyaluran kredit Bank Umum di Jawa Barat mencapai Rp655 triliun (tumbuh 1,51 persen YoY). Secara nasional, Jawa Barat merupakan provinsi kedua dengan penyaluran kredit terbesar setelah DKI Jakarta dengan market share mencapai 7,87 persen terhadap total kredit nasional.
Berdasarkan sektor ekonomi (bukan bank), penyaluran kredit terbesar disalurkan ke Rumah Tangga sebesar Rp429,01 triliun (meningkat 6,87 persen YoY) dan Industri Pengolahan sebesar Rp164,03 triliun (menurun 0,19 persen YoY).
Perlambatan penyaluran kredit disebabkan oleh penurunan kredit yang cukup signifikan pada sejumlah sektor, antara lain sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan menurun sebesar Rp5,61 triliun (18,04 persen), Pengangkutan dan Pergudangan menurun sebesar Rp2,14 triliun (6,79 persen) dan Perdagangan Besar dan Eceran menurun Rp2,47 triliun (1,90 persen). Hal tersebut dikarenakan adanya kenaikan risiko kredit pada sektor-sektor unggulan tersebut. Namun demikian, terdapat beberapa sektor yang membukukan pertumbuhan kredit dengan risiko tergolong rendah antara lain Real Estate tumbuh 16,41 persen YoY dengan NPL gross 1,17 persen, Konstruksi tumbuh 12,30 persen YoY dengan NPL gross sebesar 3,10 persen, dan Rumah Tangga tumbuh 6,87 persen YoY dengan NPL gross 3,26 persen.
Apabila dilihat dari fungsi intermediasi Bank dengan sebaran Kabupaten/Kota di wilayah kerja KOBD, untuk 5 (lima) Kabupaten/Kota dengan DPK terbesar berada di Kota Bandung (Rp240,195 triliun, share 33,30 persen), Kota Bekasi (Rp103,834 triliun, share 14,39 persen), Kota Bekasi (Rp59,54 triliun, share 8,25 persen), Kota Depok (Rp51,04 triliun, share 7,08 persen), Kabupaten Karawang (Rp41,43 triliun, share 5,74 persen). Untuk 5 (lima) Kabupaten/Kota dengan penyaluran kredit terbesar adalah Kabupaten Bekasi (Rp172,60 triliun, share 16,79 persen), Kabupaten Bogor (Rp142,29 triliun, share 13,84 persen), Kota Bandung (Rp130,46 triliun, share 7,38 persen) dan Kabupaten Karawang (Rp73,87 triliun, share 7,19 persen). Sementara itu, rasio NPL gross tertinggi berada di Kabupaten Cianjur (Rp1,33 triliun, 7,72 persen), Kota Sukabumi (Rp321 miliar, 5,47 persen), Kota Tasikmalaya (Rp581 miliar, 5,38 persen), Kabupaten Sukabumi (Rp945 miliar, 5,32 persen), dan Kota Bekasi (Rp733 miliar, 5,31 persen).
Berdasarkan kegiatan usaha, perbankan masih didominasi oleh jenis usaha konvensional dengan market share Aset, DPK, dan Kredit masing-masing sebesar 90,06 persen (Rp925 triliun), 88,83 persen (Rp640 triliun), dan 89,03 persen (Rp915 triliun). Sedangkan untuk jenis usaha Syariah dengan market share Aset, DPK dan Kredit masing-masing sebesar 9,94 persen (Rp102 triliun), 11,17 persen (Rp80 triliun), 10,97 persen (Rp112 triliun). Sedangkan, berdasarkan fungsinya perbankan di Jawa Barat per Juli 2025 didominasi oleh Bank Umum dengan market share Aset, DPK, dan Kredit masing-masing sebesar 96,79 persen (Rp995,01 triliun), 96,83 persen (Rp698 triliun), dan 97,73 persen (Rp1.004 triliun). Adapun sisanya merupakan Bank Perekonomian Rakyat (BPR) dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPRS).
Perkembangan Penyaluran Kredit UMKM dan KUR
Total penyaluran Kredit UMKM berdasarkan lokasi proyek posisi Juli 2025 secara Nasional mencapai Rp1.500,15 triliun, dengan NPL Gross 6,50 persen. Penyaluran Kredit UMKM di Jawa Barat mencapai Rp189,22 triliun dengan share 12,61 persen terhadap nasional dan menjadi Provinsi dengan kategori penerima Kredit UMKM terbesar kedua setelah Jawa Timur (Rp226,45 triliun, NPL Gross 4,48 persen).
Sedangkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) tercatat pada posisi Juli 2025 sebanyak 44.326 pelaku usaha di Jawa Barat telah memanfaatkan pembiayaan KUR dengan total penyaluran sebesar Rp2,42 triliun dan outstanding saat ini mencapai Rp2,30 triliun.
Berdasarkan skema pembiayaan, KUR untuk sektor mikro memiliki porsi yang paling besar yaitu mencapai 68,12 persen (Rp1,57 triliun) dari total outstanding KUR Jawa Barat, diikuti KUR Kecil 31,55 persen (Rp0,73 triliun), KUR Super Mikro mencapai 0,25 persen (Rp5,85 miliar) dan KUR TKI mencapai 0,07 persen (Rp1,57 miliar).
Tingkat inklusi masyarakat terhadap produk pasar modal mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan tercermin dari jumlah Single Investor Identification (SID) di Jawa Barat yang tumbuh sebesar 11,52 persen YoY, dengan porsi terbesar berasal dari saham (27,91 persen), SBN (19,59 persen), dan reksadana (13,65 persen) dengan total SID sebanyak 3.170.604. Sedangkan nilai transaksi saham di Jawa Barat telah mencapai Rp40,02 triliun, atau mengalami peningkatan sebesar 84,87 persen YoY.
Pada periode bulan Juni 2025, perkembangan Perusahaan Pembiayaan, Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan LJK Lainnya (PVML), serta perusahaan Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun (PPDP) di Jawa Barat menunjukan pertumbuhan yang bervariatif. Penyaluran pembiayaan pada Perusahaan Pembiayaan menurun 0,50 persen YoY yang semula Rp78,85 triliun pada Juni 2024 menjadi Rp78,47 triliun pada Juni 2025, dengan rasio NPL sebesar 3,01 persen. Pada periode yang sama, perusahaan Modal Ventura telah menyalurkan pembiayaan sebesar Rp3,16 triliun meningkat 1,72 persen YoY dari posisi Juni 2024 Rp3,11 triliun, dengan rasio NPL sebesar 5,19 persen. Penyaluran Pembiayaan pada Perusahaan Fintech Lending sebesar Rp20,75 triliun meningkat 19,78 persen YoY dari posisi Juni 2024 sebesar Rp17,33 triliun, dengan Tingkat Wanprestasi (TWP) 90 hari sebesar 3,41 persen. Total aset Dana Pensiun di Jawa Barat pada posisi Juli 2025 meningkat 0,28 persen YoY, dari Rp25,43 triliun pada Juli 2024 menjadi Rp25,50 triliun.
Baca Juga:
OJK Jabar Luncurkan Ekosistem Keuangan Digital Bagi Pelajar di Bandung
Program Edukasi dan Kemitraan dan Perlindungan Konsumen
Per 31 Agustus 2025, KOBD telah melaksanakan 2.078 kegiatan edukasi keuangan secara tatap muka maupun daring. Kegiatan ini dilakukan pada 27 Kota/ Kabupaten di wilayah Jawa Barat. Jumlah peserta kegiatan literasi dan inklusi keuangan mencapai 242.271 orang.
Memasuki triwulan II tahun 2025, terdapat beberapa program tematik edukasi yang diselenggarakan oleh KOBD. Beberapa program tematik dimaksud antara lain Bulan Literasi Keuangan, Pemanfaatan SiMOLEK (Sarana Informasi Mobil Literasi dan Edukasi Keuangan) pada program Pemerintah Provinsi Jawa Barat Abdi Nagri Nganjang Ka Warga, Edukasi Keuangan dan Sosialisasi Asuransi Mikro Jiwa bagi Petani Jawa Barat, KBR (Kampung Bersih Rentenir) Kota Bandung, edukasi kepada calon pekerja magang ke Jepang, sebagai implementasi program GENCARKAN (Gerakan Nasional Cerdas Keuangan) demi mewujudkan literasi keuangan yang masif dan merata, berkolaborasi dengan seluruh stakeholder, serta program OJK PEDULI (Penggerak Duta Literasi Keuangan Indonesia). Program ini melibatkan generasi muda sebagai agen perubahan yang aktif mengedukasi masyarakat. Diharapkan dengan adanya Duta Literasi dapat menjangkau edukasi kepada segmen masyarakat secara menyeluruh.
Hingga periode 31 Agustus 2025, KOBD memberikan layanan penerimaan informasi, penyampaian pertanyaan, serta pengaduan sebanyak 786 layanan. Sebagai upaya pelindungan konsumen dan masyarakat, KOBD sebagai salah satu dari 13 institusi/lembaga yang tergabung dalam Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PASTI) Provinsi Jawa Barat telah melakukan inventarisasi dugaan kegiatan usaha tanpa izin di sektor keuangan, klarifikasi, dan/atau pemeriksaan secara bersama terkait dengan dugaan kegiatan usaha tanpa izin di sektor keuangan. Sejak awal tahun 2025, Satgas PASTI Provinsi Jawa Barat telah menerima aduan terkait aktivitas keuangan ilegal sebanyak 1.323 laporan. Dari laporan tersebut, 1.123 laporan diantaranya terkait pinjaman online (pinjol), 209 sisanya terkait penghimpunan dana untuk tujuan investasi.
Pengembangan Ekonomi Daerah (PED) Provinsi Jawa Barat
KOBD bersama unit kerja di bawahnya yaitu Kantor OJK Cirebon (KOCB) dan Kantor OJK Tasikmalaya (KOTM) telah menyusun Peta Jalan PED Provinsi Jawa Barat dengan memperhatikan aspek keberlanjutan, kelayakan investasi, dan komprehensif. Di tahun 2025, KOBD berencana untuk mengembangkan komoditas unggulan Susu Sapi Perah di Provinsi Jawa Barat. Dalam Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2025, Pemprov Jabar menetapkan pengembangan komoditas susu Sapi Perah di Kabupaten Bandung dan Bogor dengan target pertumbuhan sebesar 23,75 persen dalam 5 (lima) tahun ke depan dari sebesar 246,6 ribu ton di tahun 2024 menjadi 305 ribu ton di tahun 2029. Pada tanggal 11 September 2025, telah dilakukan penandatanganan Nota Kesepahaman Program Pengembangan Komoditas Susu Sapi Perah di Jawa Barat di Lembang antara Pemerintah Daerah, Offtaker, dan Perbankan.
Sebanyak 13 Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Barat menjadi sentra produksi susu Sapi Perah dengan jumlah produksi terbanyak ada di Kabupaten Bandung dan Kabupaten Bandung Barat, masing-masing sebanyak 66.421 Ton dan 66.256 Ton. Mempertimbangkan signifikansi potensi ekonomi (volume produksi dan ketersediaan peternak), KOBD bersama Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan (DKPP) dan Biro Perekonomian Provinsi Jawa Barat, menginisiasi pengembangan Susu Sapi Perah di Kab. Bandung, Kab Bandung Barat, Kab. Garut, Kab. Subang, dan Kab. Bogor. Selain itu, KOBD bersama DKPP mengembangkan 1 (satu) sentra produksi susu Sapi Perah yakni Kabupaten Majalengka melalui pemberian 50 ekor sapi perah yang diharapkan dapat berproduksi susu di Tahun 2026. KOBD akan melibatkan KOTM dalam pengembangan susu Sapi Perah di sentra Kab. Garut, dan melibatkan KOCB dalam pengembangan susu Sapi Perah di sentra Kab. Majalengka.
KOBD berkomitmen untuk terus mengimplementasikan nilai integritas dan menjaga prinsip tata kelola yang baik termasuk menerapkan Program Pengendalian Gratifikasi. Untuk itu, KOBD melarang seluruh stakeholders/rekanan/mitra kerja OJK Provinsi Jawa Barat untuk memberikan barang/manfaat dalam bentuk apapun kepada seluruh jajaran KOBD. Dukungan dari seluruh pihak menjadi kunci dalam mewujudkan tata kelola yang bersih, transparan, dan berintegritas.***
