BANDUNG, TEROPONGMEDIA.ID — Menteri Lingkungan Hidup (LH) Hanif Faisol Nurofiq menargetkan percepatan rehabilitasi DAS Bekasi dan Ciliwung untuk menekan potensi terjadinya banjir, erosi, dan sedimentasi di wilayah hilir.
Kementerian Lingkungan Hidup memperketat pengawasan dan penindakan terhadap pelamggaran aturan lingkungan di Daerah Aliran Sungai (DAS) Bekasi dan Ciliwung.
“Langkah-langkah ini harus dilakukan untuk mencegah bencana yang lebih besar di masa depan. Kerusakan lingkungan di hulu akan berdampak langsung pada masyarakat di hilir, terutama dalam bentuk banjir dan kekurangan air bersih,” kata Hanif mengutip katadata, Kamis (14/3/2025).
Hanif mengatakan penindakan dan pengawasan terhadap kegiatan masyarakat serta industri di DAS Bekasi dan Ciliwung perlu dilakukan agar kawasan tersebut tetap berfungsi sebagai penyangga ekosistem yang sehat.
Hal itu disampaikan setelah Hanif bersama Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan melakukan kunjungan kerja ke kawasan Sentul dan Puncak di Jawa Barat untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi lingkungan serta melaksanakan upaya pemulihan ekosistem di DAS Bekasi dan DAS Ciliwung, Kamis (14/3).
Menteri LH mengunjungi dua lokasi di Sentul yang berada di DAS Bekasi, yaitu Gunung Geulis Golf dan Summarecon Bogor, serta Bobocabin di kawasan Gunung Mas, Puncak, yang berada di DAS Ciliwung.
BACA JUGA:
Prabowo Blusukan Temui Warga Terdampak Banjir Bekasi
Banjir Bekasi Mulai Surut, Genangan Geser ke Wilayah Surut
Di lokasi-lokasi tersebut, ditemukan berbagai indikasi pelanggaran terkait persetujuan lingkungan dan pengelolaan lahan yang tidak sesuai dengan aturan.
Hanif menyatakan bahwa semua pengelola kawasan wisata dan properti di wilayah tersebut sedang dalam proses pengawasan dan harus segera menyesuaikan operasional mereka agar menaati peraturan dan standar lingkungan yang berlaku.
DAS Bekasi memiliki luas sekitar 145.000 hektare, dengan segmen Puncak mencakup 28.000 hektare, di mana 12.500 hektare berfungsi sebagai kawasan perlindungan ekosistem dan pengendalian bencana.
Perubahan tata ruang yang signifikan sejak 2022, termasuk alih fungsi lahan menjadi perumahan, permukiman, pertanian, dan industri tambang, telah meningkatkan tingkat erosi yang mengkhawatirkan, katanya. Sebagai solusi, pemerintah mempercepat program restorasi ekosistem melalui penanaman pohon di berbagai titik strategis serta memastikan pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan.
Pemerintah juga menekankan pentingnya kerja sama antara masyarakat, sektor swasta, dan pemerintah dalam menjaga ekosistem. Pemerintah berharap dengan tindakan tegas itu keseimbangan ekosistem di kawasan hulu dapat terjaga, sehingga dampak negatif terhadap masyarakat di hilir dapat diminimalisir. Ini adalah bagian dari komitmen KLH untuk memastikan pengelolaan lingkungan yang lebih baik demi keberlanjutan generasi mendatang.
Menteri Hanif juga menegaskan arahan Presiden Prabowo Subianto yang menargetkan pencapaian visi Indonesia Maju 2045, di mana lingkungan yang baik dan sehat menjadi landasan pembangunan yang kokoh.
(Usk)
