Kemenkominfo Tutup 1.321 Konten Hoaks Bermuatan Politik

Menteri Kominfo Johnny G. Plate. (foto: Antara)

Bagikan

JAKARTA,TM.ID: Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) RI telah menutup sebanyak 1.321 konten hoaks bermuatan politik hingga 4 Januari 2023.

Hal itu dilakukan guna menjaga keamanan ruang digital menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

“Hingga 4 Januari 2023, informasi yang terkait dengan hoaks sudah dilakukan penutupan atau kami sudah melakukan penanganan konten sebanyak 1.321 hoaks politik,” kata Menteri Kominfo Johnny G, Rabu (4/1/2023).

BACA JUGA: Ketua PBNU: Pemilu Serentak Turunkan Ketegangan Kompetitor

Namun, ia belum dapat menjelaskan lebih detail mengenai platform mana yang memberikan kontribusi paling besar dalam menyebarkan konten hoaks politik.

“Ada, tapi tidak ada datanya sekarang, karena ini diambil dari surveillance system. Jumlahnya 1.321 hoaks, nanti angka persisnya per platform digital akan disampaikan kemudian,” ujarnya.

Johnny mengatakan, Kemenkominfo juga telah menutup 11 streaming TV dan 86 URL yang dianggap radikal.

Menurut Johnny, Pemilu merupakan puncak pesta demokrasi negara dan menjadi momen penting bagi Indonesia untuk menentukan arah bangsa di masa depan.

Dia pun meminta semua pihak untuk tetap menjaga ruang digital dengan tidak membuat atau menyebarkan hoaks. Apalagi, mengingat jadwal kampanye yang relatif lebih singkat, maka potensi penggunaan ruang digital tentu akan masif.

“Pemilihan Umum kita di tahun 2024 nanti jangan sampai disibukkan dengan post-truth, jangan sampai diisi dengan propaganda, firehouse of falsehood. Jangan diisi dengan hoaks, disinformasi, dan malinformasi,” tutur Johnny.

“Pada pesta demokrasi ini, seluruh masyarakat punya hak yang sama untuk berpartisipasi memilih pemimpin dan wakil-wakilnya di legislatif. Mari kita jaga dengan baik agar tetap kedepankan kultur dan etika yang baik, menghormati para pemimpin kita, menghormati para calon pemimpin kita, calon presiden, calon wakil presiden, calon anggota DPD, calon anggota DPR RI, calon anggota DPRD di seluruh Indonesia,” imbuhnya.

Ia menekankan, imbauan tersebut tak hanya ditujukan kepada masyarakat tapi juga para kontestan atau peserta Pemilu.

“Kami sampaikan ini kepada masyarakat karena masyarakat jumlahnya luas dan peserta pemilu juga, khususnya politisi, untuk memastikan mengikuti undang-undang. Apabila ada pelanggaran, maka sudah ada institusi yang menanganinya baik itu KPU, Bawaslu, maupun DKPP dengan fungsi dan tugasnya masing-masing,” tegas Johnny.

(Agung)

 

Baca berita lainnya di Google News!
Berita Terkait
Berita Terkini
Bencana longsor dan Banjir
Tinjau Banjir dan Longsor Sumbar, Jokowi Tegaskan Bantu Relokasi Korban
Implikasi Konstitusional atas Perubahan UU MK
Akademisi Ingatkan Implikasi Konstitusional atas Perubahan UU MK
Bojan Hodak Catatkan 4 Final Secara Beruntun
Catatkan 4 Final Secara Beruntun, Bojan Hodak Tak Masalah Dicap Menjadi Orang Beruntung
How to Make Millions Before Grandma Dies-1 (1)
Link Nonton 'How to Make Millions Before Grandma Dies' Sub Indo
mengobati gigitan tomcat-1
Hampir Mirip, Ini Perbedaan Gejala Herpes dan Gigitan Tomcat
Berita Lainnya

1

Daftar Pajak Isuzu Panther, Semua Tipe Lengkap!

2

Lirik Pupuh Asmarandana Beserta Keterangan Struktur Kalimatnya

3

Tips Mengobati Gigitan Tomcat, Jangan Salah Kaprah!

4

Daftar Pajak Kijang Diesel, Semua Tipe Lengkap!

5

Yusril Ihza Mahendra Disebut Berpeluang Jadi Menkumham di Kabinet Prabowo
Headline
Starlink Indonesia
Elon Musk Resmikan Starlink di Indonesia, Harga Perangkat Turun!
image-police-line-diskotek-old-city-dilepas
BREAKINGNEWS! Bus Rombongan Study Tour di Lampung Alami Kecelakaan
Pemerintah Bakal Hentikan Kenaikan UKT yang Tidak Rasional
Pemerintah Bakal Hentikan Kenaikan UKT yang Tidak Rasional!
Piala AFF 2024, Timnas Indonesia, Timnas Vietnam, PSSI, ASEAN Championship Mitsubishi Electric Cup 2024
Piala AFF 2024 Timnas Indonesia Satu Grup dengan Musuh Bebuyutan, Vietnam