JAKARTA,TM.ID: Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Isa Rachmatarwata mengatakan Kemenkeu mengungkapkan penyebab dari proyeksi bengkaknya penyaluran solar pada 2023.
Di mana solar merupakan salah satu jenis Bahan Bakar Minyak (BBM) yang disubsidi oleh pemerintah., selain itu persoalan tersebut sudah dibahas dalam rapat tiga menteri.
Isa menjelaskan, hasilnya terdapat kesimpulan bahwa Pertamina, BPH Migas diminta untuk mengendalikan kuota Solar hingga akhir tahun 2023.
BACA JUGA: Pertamina Siap Jadi Pemain Utama Penyimpanan Karbon di Indonesia
“Kalau kita sedikit bedakan teknikal kompensasinya lebih rendah walaupun kompensasi lebih tinggi tapi secara keseluruhan masih sesuai kerangka Perpes 75 yang tadi disampaikan Bu Menkeu,” kata Isa, Jumat (15/12/2023).
Menurut Isa, perkiraan angka mengenai subsidi ini masih dalam kerangka yang ada di dalam APBN. Hingga 12 Desember 2023, masih terdapat sisa anggaran untuk belanja negara sebesar Rp529 triliun. Anggaran tersebut memang dialokasikan untuk pembayaran subsidi dan kompensasi BBM.
“Di Desember ini ada belanja sekitar Rp 500 triliun lebih, Sebagian besar untuk pembayaran -pembayaran subsidi dan kompensasi angka kira -kira mencapai lebih dari Rp 85 triliun untuk pembayarannnya itu di paruh kedua Desember ini. Itu menjadi bagian dari belanja besar yang terjadi akhir tahun,” ungkapnya.
BACA JUGA: Pertamina Ditantang Presiden untuk Mengelola Migas Blok Mahakam
Diketahui, PT Pertamina (Persero) memprediksi kuota Jenis BBM Tertetntu (JBT) Solar berpotensi jebol hingga akhir tahun ini, sehingga mengusulkan penambahan kuota 1,3 juta kiloliter.
Laporan wartawan Jakarta : Agus Irawan / Masnur
