JAKARTA, TEROPONGMEDIA.ID — Pengamat Ekonomi Energi Universitas Gadjah Mada, Fahmy Radhy mengatakan ada kecenderungan kebijakan Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia lebih mengutamakan penerapan kebijakan Presiden Jokowi ketimbang komitmen Presiden Prabowo.
Kebijakan itu di antaranya lebih mengutamakan Energi Fosil ketimbang Energi Baru Terbarukan (EBT) dan lebih berpihak pada kelas atas daripada wong cilik.
“Dalam pidato pelantikan, Prabowo menyampaikan komitmen untuk mencapai Swasembada Energi melalui pengembangan EBT dengan menggunakan sumber-sumber energi yang meruah di Indonesia dalam waktu 4-5 tahun,” kata Fahmy kepada Teropongmedia.id, Sabtu (7/12/2024).
Fahmy menjelaskan, bukannya mengupayakan komitmen Prabowo dalam pengembangan EBT, kebijakan Bahlil justru mengutamakan pengembangan Energi Fosil. Bahlil menginstruksikan untuk mengenjot produksi minyak dan gas di hulu. Padahal, investor besar sudah meninggalkan sektor hulu Indonesia karena tidak feasible lagi.
Dalam berbagai kesempatan Presiden Prabowo mengungkapkan bahwa akan menghentikan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Batubara dalam waktu 10 tahun.
“Kebijakan Bahlil justru mendorong Pengusaha Tambang untuk meningkatkan produksi Batubara,” ucapnya.
Selain itu, kebijakan Bahlil ini selaras dengan kebijakan Jokowi untuk menggenjot produksi Batubara.
Bahkan Jokowi memberikan kosesi tambang batubara kepada Organisasi Keagamaan untuk meningkatkan produksi batubara.
Tidak hanya itu, Bahlil mewacanakan kebijakan Ojol dilarang pakai BBM Subsidi dengan alasan memiliki sepeda motor untuk usaha.
Padahal, pengendara Ojol adalah masyarakat bawah, yang termasuk golongan rentan miskin. Ironis memang kebijakan pelarangan Ojol pakai BBM Subsidi sangat tidak sesuai dengan koomitmen Prabowo, yang selalu pro wong cilik.
BACA JUGA: Bahlil: Skema BBM Subsidi Untuk Ojol Masih Dikaji
“Kalau diteruskan kebijakan-kebijakan Bahlil tersebut dikhawatirkan akan semakin mencederai komitmen Presiden Prabowo,” tegasnya.
Ada urgensi untuk mengevaluasi kebijakan-kebijakan Bahlil tersebut.
“Kalau ternyata bertentangan dengan komitmen Prabowo, jangan segan-segan untuk mencopot Bahlil dengan mengganti Menteri ESDM baru, yang sesuai dengan komitmen Presiden Prabowo Subianto,” bebernya.
(Agus Irawan/Usk)
