BANDUNG, TEROPONGMEDIA.ID — Perum Bulog mengambil langkah cepat menanggapi maraknya peredaran karung beras SPHP kosong yang dijual bebas di platform online. Direktur Utama Perum Bulog, Ahmad Rizal Ramdhani mengungkapkan, peredaran karung ilegal ini membuka peluang terjadinya penipuan terhadap konsumen, seperti kasus pengoplosan beras yang baru-baru ini ditemukan di Pekanbaru, Riau.
Rizal mengatakan, dirinya bahkan menemukan langsung penjualan karung SPHP bekas di e-commerce.
“Contoh tadi saya sudah lihat, di Tokopedia aja ada yang jual karung SPHP itu. Nah kan bahaya itu,” kata Rizal kepada wartawan
Ia pun telah menginstruksikan jajarannya, khususnya Direktur Pengadaan Perum Bulog, untuk segera menindaklanjuti dan menghentikan praktik ilegal tersebut.
“Makanya saya perintahkan Direktur Pengadaan hari ini untuk bertindak. Jangan sampai ada jual-jual karung yang ilegal,” tegasnya.
Langkah Pencegahan Bulog
Sebagai langkah pencegahan jangka panjang, Bulog tengah menyiapkan sistem identifikasi baru pada kemasan beras SPHP. Rizal menjelaskan, kemasan beras nantinya akan dilengkapi dengan penanda khusus seperti hologram, ID unik, atau label pengaman lainnya. Tujuannya agar masyarakat dapat membedakan mana produk SPHP asli dan mana yang palsu.
Baca Juga:
Polri Turun Tangan Kawal Beras SPHP, Antisipasi Praktik Pengoplosan
BULOG Jabar Siap Salurkan 209.165 Ton Beras SPHP Mulai Juli – Desember 2025
Dia menyebut sistem ini mirip dengan label keamanan yang dulu pernah digunakan, dan akan memudahkan konsumen dalam mengenali keaslian produk Bulog.
“Jadi dari Direktur Pengadaan akan menambahkan hologram atau ID-ID khusus atau semacam. Kalau dulu ada semacam kertas yang ditempel di dalam itu. Sehingga nanti para pembeli beras SPHP itu yakin ‘oh ini beras betul asli berasnya Bulog’. Kalau nggak ada tanda gini berarti bukan beras Bulog nih,” jelas Rizal.
Libatkan Koperasi Lingkungan Pemerintahan
Tak hanya itu, Bulog juga berencana melibatkan koperasi di lingkungan pemerintahan, termasuk Koperasi Polri dan kementerian, untuk memperkuat jalur distribusi beras SPHP yang aman dan minim risiko pemalsuan. Rizal menilai distribusi melalui instansi pemerintah cenderung lebih terjaga karena pengawasan internalnya lebih ketat dibandingkan pasar umum.
“Nah nanti kita libatkan juga Koperasi Polri. Termasuk Koperasi-Koperasi Pemerintahan. Kayak kementerian-kementerian itu kita libatkan. Supaya apa? Supaya lebih aman, lebih safe,” katanya.
Menurut dia, pasar tradisional dan toko-toko eceran menjadi titik rawan peredaran beras palsu karena minimnya pengawasan langsung. Meskipun pengawasan tetap dilakukan oleh pihak terkait, namun intensitasnya masih belum sekuat jika beras SPHP disalurkan di lingkungan TNI, Polri, maupun institusi pemerintah lainnya.
“Kalau di instansi pemerintah kan nggak mungkin dia ngoplos. Tapi yang bahaya kan yang di pasar-pasar ini. Yang di pasar-pasar nggak ada yang ngawasin soalnya. Ada, pengawasannya ada. Tapi nggak seketat yang di jajaran TNI Polri maupun yang ada di pemerintah,” imbuhnya.
Langkah Pengamanan Diperkuat
Langkah pengamanan ini diperkuat dengan pelibatan berbagai pihak, termasuk Satgas Pangan, Babinsa, Bhabinkamtibmas, dan juga Koperasi Merah Putih yang membantu pemantauan di lapangan. Rizal mendorong masyarakat dan mitra Bulog untuk aktif melapor jika menemukan indikasi penyalahgunaan, agar bisa segera ditindak oleh aparat.
“Kalau ada yang nakal kasih tau, laporin ke Satgas Pangan biar ada tindakan,” ucap dia.
Adapun tindakan ini muncul setelah terungkapnya kasus pengoplosan beras di Pekanbaru oleh Ditreskrimsus Polda Riau. Dalam kasus tersebut, tersangka berinisial R (34) memanfaatkan karung SPHP kosong untuk mengemas campuran beras kualitas rendah.
Ia membeli beras seharga Rp8.000 per kg dari Kabupaten Pelalawan, lalu mencampurnya dengan beras reject atau pecahan. Campuran tersebut kemudian dikemas ulang dalam karung SPHP dan dijual dengan harga Rp13.000 per kg, menipu konsumen yang mengira itu produk Bulog.
Rizal menjelaskan, beras yang digunakan pelaku tidak berasal dari gudang Bulog. Ia menegaskan bahwa kasus ini murni pemalsuan kemasan. “Jadi beras itu bukan beras SPHP yang dioplos. (Temuan) di Ditreskrimsus Polda Riau pada tanggal 24 yang lalu,” ungkapnya.
“Jadi bukan beras Bulog yang dijadikan oplosan, tapi kantongnya yang dipakai untuk jualan SPHP itu,” tegas Rizal.
Bersinergi dengan Penegak Hukum
Atas kasus ini, Bulog juga memperkuat sinergi dengan aparat penegak hukum. Rizal menyatakan bahwa kerja sama dengan kepolisian berjalan intensif. “Wah pasti dong. Kita sama aparat udah melekat mas,” katanya.
Ia juga memastikan pengawasan internal diperketat dengan penurunan tim Satuan Pengawasan Internal (SPI) ke seluruh daerah. “Langkah kita ketat. Contoh sekarang, kami sedang turunkan tim SPI ke daerah, seluruh daerah untuk mengontrol ini,” ujarnya.
Tersangka R sendiri diketahui pernah menjadi mitra Bulog, namun kontraknya telah diputus karena menjual beras di atas Harga Eceran Tertinggi (HET). Kepolisian memastikan, saat melakukan aksinya, R sudah bukan lagi mitra resmi Bulog. (_usamah kustiawan)
