JAKARTA,TM.ID: Pemungutan Suara Pemilu 2024 tengah digelar secara serentak di seluruh Indonesia, Rabu (14/02/2024). Menurut Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 penghitungan cepat (quick count) dilakukan setelah 2 jam pencoblosan.
“Pengumuman prakiraan hasil penghitungan cepat pemilu hanya boleh dilakukan paling cepat 2 (dua) jam setelah selesai pemungutan suara di wilayah Indonesia bagian barat,” demikian Pasal 449 ayat (5) UU Pemilu.
Pemungutan suara harus dinyatakan selesai pada pukul 13.00 WIB waktu setempat. Artinya, quick count baru diumumkan pukul 15.00 WIB dengan penyesuaian waktu di wilayah WIT dan WITA.
BACA JUGA: Ancaman Pidana Hasil Quick Count tak Sesuai Aturan Pemilu
Pihak yang melanggar ketentuan itu, dapat terancam sanksi pidana penjara 1 tahun 6 bulan, beserta denda belasan juta rupiah.
“Pelaksana kegiatan penghitungan cepat yang mengumumkan prakiraan hasil penghitungan cepat sebelum 2 (dua) jam setelah selesainya pemungutan suara di wilayah Indonesia bagian barat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 449 ayat (5) dipidana dengan pidana penjara paling lama I (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda paling banyak Rp 18.000.000.000,00 (delapan belas juta rupiah),” bunyi Pasal 540 ayat (2) UU Pemilu.
Berdasarkan UU Nomor 7 Tahun 2017, hasil quick count pemilu merupakan salah satu bentuk partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum.
Dalam pelaksanaan hitung cepat juga wajib transparansi sumber dana, metodologi yang digunakan. Begitupun juga, mengumumkan ke publik bahwa hasil hitung cepat yang dilakukannya bukan hasil resmi penyelenggara pemilu.
“Pelaksana kegiatan penghitungan cepat yang melakukan penghitungan cepat yang tidak memberitahukan bahwa prakiraan hasil penghitungan cepat bukan merupakan hasil resmi pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 449 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama f (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda paling banyak Rp 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah),” demikian Pasal 540 ayat (1) UU Pemilu.
(Saepul/Aak)
