Judi Online Melejit saat Ekonomi Sulit, PB HMI: Pemerintah Harus Bertanggung Jawab

Judi online darurat nasional
Ilustrasi-Judi Online (Dok. Teropong Media)

Bagikan

JAKARTA,TEROPONGMEDIA.ID — Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengungkap bahwa jumlah transaksi judi online di lingkungan DPR RI mencapai 7 ribu transaksi.

PPATK mengungkap angka transaksi judi online di lingkungan DPR, DPRD, hingga kesetjenan mencapai Rp25 miliar.

PPATK juga mencatat jumlah transaksi terkait judi online di Indonesia tembus Rp100 triliun sepanjang Kuartal I-2024 saja.

Menanggapi hal tersebit, Ketua Umum PB HMI (MPO) Mahfud Khanafi menilai bajwa fenomena judi online yang dilakukan para wakil rakyat tersebut kontras dengan kondisi ekonomi dalam negeri yang masih dalam suasana sulit.

Menurut Mahfut Khanafi, kondisi perekonomian Indonesia saat ini dipersepsikan lebih buruk dibanding enam bulan yang lalu akibat turunnya kondisi penghasilan.

Terlebih, kata ketua Umum PB HMI itu, korban judi online sering kali menyasar ekonomi kelas bawah.

“Di saat kelompok masyarakat ini juga berjuang memenuhi tingginya biaya hidup, mereka juga harus terjerat judi online,” kata Mahfut Khanafi, Jumat (28/6/2024).

Lebih lanjut, ia menjelaskan bajwa Badan Pusat Statistik (BPS) akhir tahun lalu mencatat, sebanyak 69 dari 100 penduduk Indonesia adalah orang dengan pendapatan menengah bawah.

Data yang dirilis PPATK pada September 2023 juga menunjukkan lebih dari dua juta warga Indonesia dengan kategori miskin terlibat judi online.

Dalam laporan tersebut, PPATK mendeteksi ada 2,7 juta pihak mengikuti permainan ini. Sebanyak 79 persen atau sekitar 2,1 juta di antaranya bertaruh dengan nominal kecil di bawah Rp100.000.

Tahun lalu, secara total sebanyak 3,29 juta orang terlibat judi online dengan 168 juta transaksi. Dana yang diendapkan dalam deposito situs judi online bahkan mencapai Rp34,5 triliun dengan perputaran uang mencapai Rp327 triliun.

BACA JUGA: Pemprov Banten: Tak Ada Toleransi Bagi ASN Terlibat Judi Online

Oleh demikian, PB HMI MPO menyerukan pemerintah bertanggung jawab atas fenomena memilukan sekaligus memalukan ini dengan sejumlah upaya:

“Pemerintah dengan pihak terkait harus berani untuk menangkap mafia bandar judi online,” tegas Mahfut.

Ia menjelaskan, pemerintah perlu menindak tegas pelaku dengan terus menggalakan operasi penutupan situs judi online.

“Perlunya pemblokiran transaksi berbagai tindakan judi online. Memberikan fasilitas rehabilitasi bagi pelaku judi online kelas menengah ke bawah. Menggalakan edukasi finansial kepada masyarakat tentang bahaya judi online,” pungkasnya.

 

(Agus Irawan/Usk)

Baca berita lainnya di Google News dan Whatsapp Channel
Berita Terkait
Berita Terkini
Hobi mengupil
Hobi Ngupil Bisa Berisiko?
Jonatan Christie
Takluk dari Antonsen, Jonatan Christie Runner-Up China Masters 2024
Dapat Gelar Man Of The Match Hingga Pimpin Viking Clap
Dapat Gelar Man Of The Match Hingga Pimpin Viking Clap, Kevin Mendoza Sampaikan Isi Hatinya
Mateo Kocijan absen
Dapat 4 Kartu Kuning, Mateo Kocijan Terpaksa Absen 1 Pertandingan
C2ED7629-D0C4-40F7-ADC5-E2406CEE1D5A
Gunung Dempo Meletus, Jalur Evakuasi Warga Disiapkan
Berita Lainnya

1

7 Fakta Penting Pernikahan Nissa Sabyan dan Ayus yang Menghebohkan Publik

2

Password Wifi MCD Terbaru 2024!

3

Daftar Pajak Isuzu Panther, Semua Tipe Lengkap!

4

Hampir Mirip, Ini Perbedaan Gejala Herpes dan Gigitan Tomcat

5

Survei Polsight: Haru-Dhani Unggul Menjelang Hari H Pencoblosan
Headline
Verstappen Masuk Daftar Legenda Formula 1
Raih Gelar Juara Dunia, Verstappen Masuk Daftar Legenda Formula 1
Bojan Hodak Singgung Kerasnya Lapangan Stadion GBLA
Dedi Kusnandar Mengalami Cedera, Bojan Hodak Singgung Kerasnya Lapangan Stadion GBLA
Gubernur Bengkulu Ikut Terjaring OTT KPK
Gubernur Bengkulu Ikut Terjaring OTT KPK
Ini Alasan Persib Memarkir David da Silva
Dan Terjadi Lagi, Ini Alasan Persib Memarkir David da Silva