BANDUNG,TM.ID: Heboh rilis film dokumenter Dirty Vote di masa tenang Pemilu 2024, politisi senior Jusuf Kalla (JK) menyebut fakta kecurangan Pilpres yang diungkap baru 25 persen.
Kecurangan penguasa demi memenangkan kelompoknya di Pilpres 2024 diungkap berdasarkan jejak digital media oleh tiga ahli hukum tata negara dalam film Dirty Vote atau pemilu kotor tersebut.
Ketiga pakar hukum tata negara tersebut adalah Bivitri Susanti, dosen di Sekolah Tinggi Hukum (STH) Indonesia Jentera; Zainal Arifin Mochtar, Ketua Departemen Hukum Tata Negara di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM); dan Feri Amsari, dosen Fakultas Hukum Universitas Andalas.
Lahirnya film Dirty Vote merupakan hasil arahan sutradara Andhy Laksono, yang bermula diunggah di platform YouTube PSHK Indonesia. Baru dua hari tayang, film dokumenter berdurasi 1 jam 57 menit 21 detik ini sudah dilihat lebih dari 4,4juta penonton.
Berdasarkan respon yang muncul di berbagai media sosial, publik umumnya merasa tercerahkan akan pandangan serta sikap politik mereka dalam menghadapi hajat politik lima tahunan Pemilu 2024 ini yang diduga penuh dengan kecurangan dari pihak penguasa.
Sebagaimana diketahui, Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) mendorong anak sulungnya, Gibran Rakauming Raka yang masih berusia 36 tahun untuk maju sebagai Calon Wakil Presiden (Cawapres) pendamping Prabowo Subianto.
Perjalanan Gibran menjadi Cawapres diwarnai beragam pro kontra mengingat Undang-undang Pemilu sejatinya membatasi usia Capres dan Cawapres minimal 40 tahun.
Namun batasan usia 40 tahun bagi Capres Cawapres tersebut akhirnya tidak berpengaruh asalkan sang bakal calon pernah atau sedang menjabat sebagai kepala daerah.
Kebijakan ini diubah atas keputusan Mahkamah Konstitusi (MK), di mana Hakim Ketua MK-nya tak lain adalah paman dari Gibran Rakabuming Raka atau adik ipar dari Presiden Jokowi.
Namun Jusuf Kalla menilai, film Dirty Vote belum sepenuhnya mengungkap kecurangan Pemilu 2024 setelah dirinya menonton secara penuh tayangan film dokumenter tersebut.
“Ya saya nonton tadi malam, itu betul, semuanya kebenaran kan karena lengkap dengan foto, lengkap dengan kesaksian. Tapi saya kira ini masih ringan dibanding kenyataan yang ada, mungkin baru 25 persen karena tidak mencakup apa yang terjadi di daerah-daerah, di kampung-kampung, bagaimana bansos (bantuan sosial) sendiri diterima orang, bagaimana petugas-petugas mempengaruhi orang, jadi masih banyak lagi sebetulnya,” ungkap JK, mengutip tayangan video dari akun X (twitter) King Purwa, @BosPurwa, Senin (12/2).
Lanjut, menurut JK narasi kecurangan politik penguasa pada film itu masih sopan. Namun meski terbilang masih sopan, tetap membuat salah satu pihak marah dengan menuding narasi pada video tersebut berisi fitnah yang tak berdasar.
“Masih sopan tapi bagi pihak lain marah apalagi kalau dibongkar semuanya. Semua orang bisa bilang fitnah, tunjukkan di mana fitnahnya?” tegas mantan Wakil Presiden RI yang juga sesepuh Partai Golkar ini.
Mak.. Dirty Vote baru 25% dari kenyataan yang ada, masih ringan dan masih sopan? 😱 pic.twitter.com/XAqDmg882r
— King Purwa (@BosPurwa) February 12, 2024
Kubu Capres-Cawapres 02 Prabowo – Gibran bereaksi keras atas tayangan film Dirty Vote tersebut, seperti disampaikan Habiburokhman, selaku Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto – Gibran Rakabuming Raka.
Pihaknya menuding Dirty Vote merupakan film yang berisi fitnah. TKN Prabowo Gibran juga mempertanyakan kapasitas serta kebenaran paparan ketiga ahli hukum tata negara dalam film itu.
“Sebagian besar yang disampaikan film tersebut adalah sesuatu yang bernada fitnah, narasi kebencian yang sangat asumtif, dan sangat tidak ilmiah. Saya mempertanyakan kapasitas tokoh-tokoh yang ada di film tersebut dan saya kok merasa sepertinya ada tendensi, keinginan untuk mendegradasi pemilu ini dengan narasi yang sangat tidak berdasar,” kata Habiburokhman, seperti dilansir Antara, Minggu (11/2).
(Aak)
