JAKARTA, TEROPONGMEDIA.ID — Ikatan Wartawan Hukum (Iwakum) mengecam keras tindakan kekerasan dan intimidasi yang dilakukan oleh ajudan Kapolri terhadap sejumlah jurnalis yang tengah meliput agenda Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo di Stasiun Tawang, Kota Semarang Sabtu (5/4/2025).
Dalam kejadian tersebut, seorang pewarta foto Kantor Berita Antara, Makna Laezar diusir secara kasar oleh ajudan Jenderal Listyo Sigit dari lokasi peliputan. Tak hanya itu, ajudan Kapolri memukul Makna Laezar pada bagian kepala.
Ketua Umum Iwakum, Irfan Kamil, menyatakan pemukulan dan intimidasi yang dilakukan ajudan Kapolri mencoreng prinsip-prinsip demokrasi dan merupakan bentuk pelanggaran terhadap kebebasan pers yang dijamin oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
“Jurnalis adalah mitra strategis dalam penyampaian informasi kepada publik. Wartawan dilindungi hukum dalam menjalankan tugasnya dan segala bentuk kekerasan terhadap mereka adalah bentuk pelecehan terhadap demokrasi,” kata Kamil dalam keterangan tertulis, Minggu (6/4/2025).
Dalam peristiwa ini, ajudan orang nomor satu di Korps Bhayangkara itu bahkan mengancam jurnalis lain dengan kalimat, “Kalian pers, saya tempeleng satu-satu.”
BACA JUGA:
Prabowo Duduk Satu Meja dengan 7 Jurnalis, Apa yang Dibicarakan?
Rekonstruksi Jurnalis Juwita Tidak Menampilkan Adegan Rudapaksa
Sejumlah jurnalis juga mengaku didorong dan diintimidasi, bahkan terdapat jurnalis yang sempat dicekik.
Sekretaris Jenderal Iwakum, Ponco Sulaksono menekankan kekerasan dan intimidasi oleh ajudan Kapolri ini dapat menimbulkan trauma serta keresahan di kalangan jurnalis yang tengah menjalankan tugas jurnalistik mereka.
Untuk itu, Iwakum mendesak Kapolri untuk mengambil langkah tegas dengan memeriksa dan memberi sanksi terhadap ajudannya.
Iwakum juga mendorong Dewan Pers dan Komnas HAM untuk turut mengawal proses penanganan kasus ini secara adil dan transparan.
“Kami mengecam segala bentuk kekerasan dan ancaman terhadap jurnalis. Perilaku yang ditunjukkan oleh ajudan Kapolri tidak hanya melukai secara fisik dan psikis, tetapi juga merusak kepercayaan publik terhadap aparat,” tegas Ponco.
(Agus Irawan/Usk)
