Isu Struktur Kementerian Prabowo Meningkat 40

Penulis: Vini

Isu Struktur Kementrian kabinet prabowo
(instagram/prabowo)
[galeri_foto] [youtube_embed]

Bagikan

BANDUNG, TEROPONGMEDIA.ID — Beredarnya isu tentang penambahan nama dan struktur kementrian dalam pemerintahan yang akan dipimpin oleh Presiden dan Wakil Presiden terpilih, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, semakin meningkat.

Dikabarkan bahwa jumlah total kementerian/lembaga akan meningkat menjadi 40, dibandingkan dengan sebelumnya yang hanya 34.

Tertuang dalam undang-undang Nomor 39 tahun 2008 mengenai Kementerian Negara, Pasal 15 telah menetapkan jumlah maksimum kementerian sesuai dengan Pasal 12, Pasal 13, dan Pasal 14, yaitu tidak lebih dari 34.

Diketahui bahwa saat ini RUU tentang Kementerian Negara termasuk dalam prioritas Prolegnas di DPR, sebagaimana tertera di situs dpr.go.id pada hari Rabu (8/5/2024).

Namun, belum ada perkembangan yang signifikan dalam proses penyusunan maupun pembahasan RUU tersebut.

Sebelumnya, Partai Gerindra menyatakan bahwa akan diperlukan keterlibatan banyak pihak dalam kabinet Prabowo-Gibran.

Partai tersebut menilai, bahwa memiliki kabinet yang besar adalah langkah yang positif dalam menghadapi tantangan-tantangan di masa depan.

“Kalau gemuk dalam konteks fisik seorang per orang itu kan tidak sehat, tapi dalam konteks negara, jumlah yang banyak itu artinya besar, buat saya bagus. Negara kita kan negara besar, tantangan kita besar, target-target kita besar,” kata Waketum Gerindra Habiburokhman, seperti Teropongmedia mengutip RRI, Rabu (8/5/2024).

Sementara itu, Habiburokhman mengakui menerima masukan mengenai adanya isu-isu yang sedang dihadapi oleh beberapa kementerian saat ini.

Ia secara khusus menyebutkan Kementerian Hukum dan HAM (Kemkumham) serta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

“Coba di Kumham ya, itu ada fungsi-fungsi kedirjenan yang berbeda satu sama lain secara ekstrem sebetulnya. AHU (Administrasi Hukum Umum) dengan permasyarakatan, sebenarnya itu kan agak-agak kurang nyambung,” katanya.

BACA JUGA: Partai Golkar Dinilai Layak Punya Menteri Terbanyak di Kabinet Prabowo-Gibran

Habiburokhman menyatakan bahwa ada perbedaan dalam penanganan Hak Asasi Manusia (HAM), khususnya di Direktorat Jenderal HAM, yang mana dalam banyak negara, urusan tersebut ditangani oleh pejabat khusus.

 

(Vini/Aak)

Baca berita lainnya di Google News dan Whatsapp Channel
Berita Terkait
Berita Terkini
Job Fair 2025
Bandung Barat Buka Job Fair 2025, Netizen Ramai Berkomentar
Pemilik Toko Sembako Bekasi
Terbakar Emosi, Pemuda di Bekasi Habisi Pemilik Toko Sembako Lalu Curi Uang Rp84 Juta
Diskon Tiket Pelni
Pelni Beri Diskon Tiket Kapal Laut 50 Persen, Bisa Dibeli Mulai 5 Juni
Patroli Jam Malam Pelajar Depok - Dok Berita Depok
Lokasi-lokasi Sasaran Patroli Jam Malam Pelajar di Depok
Sri Mulyani Hapus Uang Saku dan Paket Data Kegiatan Rapat ASN Mulai 2026
Sri Mulyani Hapus Uang Saku dan Paket Data Kegiatan Rapat ASN Mulai 2026
Berita Lainnya

1

Mahasiswa UNIBI Antusias Ikuti Creative Workshop JNE dan Siap Berkarya di JNE Content Competition: Inspirasi Tanpa Batas

2

Suasana Asri di Pesawahan Kaki Gunung Malabar

3

Farhan Ingatkan Warga Potong Hewan Kurban di RPH Agar Sesuai Syariat

4

Daftar Pajak Isuzu Panter 2024, Lengkap Semua Tipe!

5

6 Kasus Covid-19 Terdeteksi di Jabar, Masyarakat Diimbau Waspada
Headline
Stella Christie
Stella Christie Prediksi Persentase Peluang Timnas Indonesia Lolos ke Piala Dunia 2026
Macan Tutul Mati di Garut
Macan Tutul Jawa Langka Ditemukan Mati Terjerat di Garut
Korban pencabulan guru ngaji garut
Polres Garut Buka Posko Pengaduan Korban Pencabulan Guru Ngaji, Hubungi Nomor Ini!
pencarian korban longsor cirebon
Pencarian Hari Keenam: 4 Korban Longsor Cirebon Belum Ditemukan, Tim Pencari Dihantui Longsor Susulan

Dapatkan fitur lebih lengkap di aplikasi Teropong Media.