BANDUNG, TEROPONGMEDIA.ID — Selaku ketua organisasi BRICS, pemerintah Brazil menginformasikan Indonesia resmi bergabung dalam forum ekonomi internasional BRICS pada Senin (6/1/2025) waktu setempat.
Terkait hal ini, Pakar Hubungan Internasional dari Fisipol Universitas Gadjah Mada (UGM), Prof. Dr. Poppy Sulistyaning Winanti angkat bicara.
BRICS merupakan organisasi antarpemerintah yang terdiri dari Brasil, Rusia, India, Tiongkok, Afrika Selatan, Iran, Mesir, Etiopia, Uni Emirat Arab, dan sekarang Indonesia.
Bergabungnya Indonesia dalam keanggotan ini diharapkan dapat memperkuat perekonomian global sekaligus meningkatkan peran di kancah internasional.
Pakar Hubungan Internasional dari Fisipol Universitas Gadjah Mada (UGM), Prof. Dr. Poppy Sulistyaning Winanti, menilai keikutsertaan Indonesia dalam BRICS membuka peluang besar untuk memperkuat posisi diplomatiknya di panggung global. Selama beberapa tahun terakhir,
BRICS telah menjadi forum penting yang membahas berbagai isu strategis, seperti reformasi sistem pembayaran internasional, pengurangan dominasi dolar (dedolarisasi), dan reformasi tata kelola global.
Selain itu, BRICS juga berfokus pada pembaruan lembaga keuangan internasional seperti Dana Moneter Internasional (IMF) dan Bank Dunia.
Strategi Meningkatkan Posisi Tawar
Menurut Prof. Poppy, keputusan Indonesia untuk bergabung dengan BRICS, karen mendapat dorongan dari keinginan untuk meningkatkan posisi tawarnya terhadap negara-negara barat.
“Saya melihat ini sebagai upaya Indonesia untuk meningkatkan posisi bargaining dengan negara-negara barat,” ujarnya mengutip laman resmi UGM, Minggu (12/1/2025).
Lebih lanjut, Prof. Poppy menyoroti pengambilan langkah ini juga untuk mengantisipasi dampak domestik dari kebijakan internasional yang tidak menentu, khususnya di bawah kepemimpinan Presiden Amerika Serikat Donald Trump.
“Selama ini, komitmen internasional dari pemerintahan Trump sering kali sulit diprediksi. Dunia barat di bawah pengaruh Amerika Serikat menghadapi ketidakpastian, terutama pada periode kedua kepemimpinannya,” tambahnya.
Tantangan BRICS sebagai Alternatif Global
Namun, Prof. Poppy masih mempertanyakan apakah BRICS dapat menjadi alternatif yang kuat sebagai forum ekonomi global.
Meskipun BRICS memiliki dua badan keuangan utama, yaitu New Development Bank (NDB) dan Contingent Reserve Arrangement (CRA), ia ragu apakah keduanya dapat menggantikan peran IMF atau Bank Dunia.
“Masih ada pekerjaan rumah besar yang harus diselesaikan, terutama mengingat sekitar 80% negara di dunia masih menggunakan mata uang dolar. Apakah BRICS mampu menjadi alternatif? Hal ini perlu dikaji lebih dalam,” ungkapnya.
Selain memperkuat diplomasi internasional, Prof. Poppy juga mengingatkan bahwa pemerintah di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto perlu mempertimbangkan dampak dan potensi kebijakan BRICS terhadap perubahan domestik.
“Meskipun tidak ada persyaratan khusus untuk bergabung dengan anggota BRICS lainnya, proses aksesi Indonesia ke dalam Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) dan reformasi ekonomi domestik harus tetap menjadi perhatian,” ujarnya.
BACA JUGA: Hilirisasi Inovasi, UGM Hasilkan Beras Presokazi untuk Atasi Stunting
Ia juga menambahkan komitmen Indonesia untuk menjadi anggota OECD sedang diarahkan pada upaya perbaikan tata kelola pemerintahan agar sesuai dengan standar global.
Langkah ini mencakup pembangunan ekonomi yang berkelanjutan serta pengelolaan lingkungan yang lebih baik.
Dengan demikian, informasi Indonesia yang bergabung di keanggotaan BRICS dan upaya menuju OECD diharapkan dapat berjalan seiring demi kemajuan Indonesia di kancah internasional.
(Virdiya/Aak)
