BANDUNG, SUARMAHASISWAAWARD — Mahasiswa dari berbagai kampus turun ke jalan lakukan unjuk rasa bertajuk ‘Indonesia Gelap’. Mereka secara tegas menolak revisi Undang-Undang (UU) TNI, Polri, dan Kejaksaan serta mengkritik kebijakan pemerintah yang dinilai semakin menjauh dari prinsip keadilan sosial, demokrasi, dan kesejahteraan rakyat. Dalam aksi ‘Indonesia Gelap’, mahasiswa melayangkan 13 tuntutan kepada pemerintah.
Koordinator BEM SI Kerakyatan, Satria, menegaskan, anggaran pendidikan yang layak sangat penting untuk memastikan akses pendidikan yang murah dan berkualitas bagi seluruh rakyat.
“Pendidikan adalah hak fundamental setiap warga negara. Pemangkasan anggaran hanya akan memperdalam ketimpangan akses dan memperburuk kualitas pendidikan,” ujarnya dalam pernyataan resminya.
Para mahasiswa mendesak pemerintah untuk segera mengevaluasi proyek strategis nasional yang bermasalah serta menolak revisi Undang-Undang Minerba. Mereka menilai beberapa revisi UU berpotensi mengancam kehidupan demokrasi dan hak asasi manusia di Indonesia.
13 Poin Tuntutan Massa Indonesia Gelap
Dalam aksi ini, mahasiswa menyampaikan 13 tuntutan yang dibacakan oleh Koordinator Humas UPNVJ Bergerak, Bagas Wisnu. Berikut adalah poin-poin tuntutan mereka:
1. Menyediakan pendidikan gratis yang ilmiah dan demokratis serta membatalkan pemangkasan anggaran pendidikan.
2. Mencabut proyek strategis nasional yang bermasalah dan mewujudkan reforma agraria sejati, karena proyek ini kerap digunakan untuk merampas tanah rakyat.
3. Menolak revisi Undang-Undang Minerba yang dinilai menjadi alat pembungkaman terhadap kampus dan lingkungan akademik yang kritis.
4. Menghapuskan multifungsi ABRI karena keterlibatan militer dalam sektor sipil berpotensi menciptakan represi dan menghambat demokrasi.
5. Mengesahkan RUU Masyarakat Adat guna memberikan perlindungan hukum yang jelas atas tanah dan budaya masyarakat adat.
6. Mencabut Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 yang dianggap mengancam kepentingan rakyat, terutama di sektor pendidikan dan kesehatan.
7. Mengevaluasi penuh program makan bergizi gratis agar tepat sasaran dan tidak menjadi alat politik semata.
8. Merealisasikan anggaran tunjangan kinerja dosen demi meningkatkan kesejahteraan akademisi dan kualitas pendidikan tinggi.
9. Mendesak Prabowo Subianto untuk menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) tentang perampasan aset guna memberantas korupsi dan kejahatan ekonomi.
10. Menolak revisi UU TNI, Polri, dan Kejaksaan yang berpotensi menguatkan imunitas aparat dan melemahkan pengawasan terhadap institusi tersebut.
11. Melakukan efisiensi serta merombak Kabinet Merah Putih untuk mengatasi pemborosan dan pejabat yang tidak bertanggung jawab.
12. Menolak revisi Peraturan DPR tentang tata tertib yang dinilai bermasalah dan dapat menimbulkan kesewenang-wenangan dalam lembaga legislatif.
13. Melakukan reformasi menyeluruh terhadap Kepolisian Republik Indonesia guna menghapus budaya represif dan meningkatkan profesionalisme aparat.
Aksi ‘Indonesia Gelap’ dengan 13 tuntutan di atas, menjadi bentuk seruan kepada seluruh elemen masyarakat untuk terus mengawal jalannya pemerintahan, demi menjaga keadilan dan kesejahteraan sebagai hak seluruh warga Indonesia
(Vini Virdiyanti, Mahasiswa Universitas Halim Sanusi (UHS))
