BANDUNG, TEROPONGMEDIA.ID — Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Soekarno-Hatta menggagalkan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Tindak Pidana Perdagangan Manusia (TPPM/TPPM). Jumlah korbannya mencapai 1.524 jiwa sepanjang Januari hingga September 2025.
Kepala Kantor Imigrasi Soekarno-Hatta, Galih Priya Kartika Perdhana mengatakan upaya tersebut dilakukan melalui serangkaian langkah pencegahan berlapis. Mulai dari sosialisasi di desa binaan hingga pengawasan ketat di bandara.
Galih menegaskan, pencegahan TPPO dimulai sejak tahap paling awal, yakni melalui desa binaan imigrasi.
“Program ini menempatkan petugas imigrasi sebagai penggerak edukasi masyarakat agar memahami bahaya TPPO dan TPPM,” ujarnya, Jumat (10/10/2025).
Petugas imigrasi di desa, kata Galih, merupakan hal baru. Mereka menjadi pemecah ombak dengan memberikan sosialisasi agar masyarakat tahu dan mengurungkan niatnya jika hendak berangkat secara ilegal.
Baca Juga:
Fakta Wanita Asal Sukabumi Jadi Korban TPPO di China, Tergiur Gaji Besar
Kronologi Perempuan Asal Sukabumi Jadi Korban TPPO Dijual ke China
Selain itu, filter kedua dilakukan dalam proses pembuatan paspor, terutama pada tahap wawancara. Petugas imigrasi akan mendalami motif dan tujuan keberangkatan pemohon dan mampu mengidentifikasi calon korban sejak dini.
“Dari hasil evaluasi kami, ada 167 penolakan paspor yang berkaitan dengan potensi TPPM dan pelanggaran prosedural. Ini menjadi indikator bahwa wawancara imigrasi sangat efektif mencegah TPPO dari hulu,” ucapnya.
Tahap filter ketiga dilakukan di bandara dengan petugas tetap melakukan profiling manual, meskipun sistem autogate telah diterapkan. Ciri-ciri seperti gestur, pakaian, hingga bahasa tubuh tetap menjadi perhatian.
“Harapan kami ke depan, ada sistem subject of interest yang terintegrasi. Jika ada data dari BP3MI, Kemenaker, atau Kepolisian tentang calon korban yang hendak berangkat. Maka sistem kami bisa otomatis mengenali dan menolak keberangkatan,” kata Galih.
Asisten Muda Ombudsman RI, Andi memberikan apresiasi terhadap langkah progresif Imigrasi Soekarno-Hatta dalam mencegah TPPO. “Kami melihat langsung fakta dilapangan dan benar ada program seperti Simpasa dan desa binaan,” ujarnya.
Walaupun ini di luar tugas pokok dan fungsi imigrasi, sambung Andi, tapi mereka tetap melakukannya dan terobosannya luar biasa. Sistem imigrasi di Bandara Soekarno-Hatta saat ini sudah sangat baik, dengan keamanan berlapis dan teknologi canggih.
Namun, ia mengingatkan bahwa peluang lolosnya korban tetap ada, sehingga diperlukan kolaborasi lintas instansi. “Imigrasi tidak bisa bekerja sendiri. Kewenangan utama TPPO memang bukan di imigrasi, tapi peran mereka dalam pencegahan sangat strategis,” kata Andi.
(usamah kustiawan)
