TASIKMALAYA, TEROPONGMEDIA.ID – Masyarakat Jawa Barat tengah dihebohkan dengan kabar penyaluran dana hibah Provinsi Jawa Barat senilai miliaran rupiah kepada sejumlah yayasan, lembaga keagamaan, dan pondok pesantren.
Wakil Ketua DPRD Jawa Barat, Ono Surono, turut menyoroti persoalan ini. Melalui sebuah video di akun media sosialnya, Ono mengungkapkan keheranannya atas besarnya jumlah hibah yang disalurkan pada tahun 2023.
Beberapa lembaga yang menerima hibah di antaranya Yayasan Ummul Quro sebesar Rp2,3 miliar, Yayasan Pesantren Cipansor Rp2 miliar, Pondok Pesantren Miftahul Huda Rp2,5 miliar, dan Pondok Pesantren Al-Ruzhan Rp2,5 miliar.
Namun yang paling mengejutkan, menurut Ono, adalah hibah senilai Rp30 miliar yang diterima oleh Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Ruzhan, Kecamatan Manonjaya, Kabupaten Tasikmalaya.
“Ini yang paling besar, saya juga kaget. Tiga puluh miliar, besar sekali,” ujar Ono dalam video tersebut.
Baca Juga:
Soal Dana Hibah, 5 Anggota DPRD Jatim Diperiksa KPK
Ia menilai, kondisi ini berpotensi menimbulkan ketidakadilan bagi banyak pondok pesantren kecil di Jawa Barat yang selama ini belum pernah mendapatkan bantuan dari pemerintah provinsi.
Ono mendorong Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, untuk segera melakukan verifikasi dan validasi terhadap semua pondok pesantren dan lembaga penerima hibah, baik yang sudah menerima pada tahun sebelumnya maupun yang akan menerima dalam APBD 2025.
“Sehingga, bisa diketahui mana pesantren yang benar-benar bodong, mana yang menerima bantuan besar tapi sejatinya sudah mampu, dan mana pesantren kecil yang memang betul-betul membutuhkan bantuan pemerintah,” tegasnya.
Ono memastikan, dirinya bersama Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jawa Barat akan terus memperjuangkan agar hibah untuk pesantren dan yayasan pendidikan tetap dipertahankan dalam APBD 2025, dan tidak dicoret atau dihapus.
(Doel/Budis)
