BANDUNG, TEROPONGMEDIA.ID — Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Hasan Nasbi menyampaikan bahwa pemerintah masih mengkaji putusan Mahkamah Konstitusi terkait pembebasan biaya pendidikan dasar di sekolah swasta.
Hasan mengatakan, pihaknya belum menerima salinan resmi putusan tersebut dan belum dapat memberikan tanggapan secara rinci.
Ia menegaskan bahwa pemerintah akan menentukan sikap setelah memahami isi dan implikasi dari putusan tersebut.
“Saya tadi sudah katakan, itu coba cek juga dulu ke Kementerian Pendidikan Dasar Menengah, kita juga belum baca keputusannya,” ujar Hasan seperti dikutip dari Antara, Rabu (28/5/2025).
Kepala PCO juga mengatakan akan meminta arahan dan petunjuk presiden terlebih dahulu untuk menyikapi putusan MK ini.
“Nanti kita tentu minta petunjuk dan arahan dari Presiden juga,” ucapnya.
Baca Juga:
Tok! Tidak Hanya SD-SMP Negeri, MK Perintahkan Negara Gratiskan Sekolah Swasta
Sebelumnya, MK mengabulkan gugatan uji materi atas Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
Putusan ini mewajibkan pemerintah pusat dan pemerintah daerah menjamin pendidikan dasar gratis, baik di sekolah negeri maupun swasta.
Gugatan tersebut diajukan oleh Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia bersama tiga pemohon lainnya, yaitu Fathiyah, Novianisa Rizkika, dan Riris Risma Anjiningrum.
Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan bahwa pendidikan dasar harus diselenggarakan tanpa biaya, tidak hanya di sekolah negeri, tetapi juga di sekolah swasta.
Dalam pertimbangan hukum, MK berpandangan bahwa frasa “wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya” dalam Pasal 34 ayat (2) UU Sisdiknas hanya berlaku terhadap sekolah negeri.
Namun MK menilai, pembatasan pembiayaan hanya untuk sekolah negeri dapat menciptakan kesenjangan akses pendidikan, terutama akibat adanya keterbatasan daya tampung sekolah negeri.
Ketua MK Suhartoyo menyampaikan, frasa “tanpa memungut biaya” harus dimaknai berlaku bagi semua satuan pendidikan dasar, baik negeri maupun swasta.
Artinya pemerintah pusat dan daerah berkewajiban menjamin akses pendidikan dasar gratis secara merata.
Hakim MK Enny Nurbaningsih menyatakan, konstitusi mewajibkan negara untuk membiayai pendidikan dasar untuk sekolah swasta dan negeri, dengan tujuan agar warga negara dapat melaksanakan kewajiban mengikuti pendidikan dasar.
“Ini untuk menjamin hak atas pendidikan bagi seluruh warga negara tanpa diskriminasi, negara wajib menyediakan kebijakan afirmatif berupa subsidi atau bantuan biaya yang hanya memiliki pilihan untuk bersekolah di sekolah atau madrasah swasta akibat keterbatasan daya tampung sekolah negeri,” ucapnya.
(Raidi/Budis)
