Greenpeace Sebut Tambang Nikel Ancam Laut Raja Ampat, Begini Respon Bahlil

Penulis: usamah

Greenpeace Indonesia Sebut Tambang Nikel Ancam Laut Raja Ampat, Begini Respon Bahlil
Kegiatan tambang di Pulau Gag (Dok/Greenpeace)
[galeri_foto] [youtube_embed]

Bagikan

BANDUNG, TEROPONGMEDIA.ID — Greenpeace Indonesia menyebut adanya dampak buruk pertambangan dan hilirisasi nikel yang merugikan lingkungan hidup dan masyarakat setempat.

Greenpeace meminta pemerintah Indonesia dan para pengusaha industri nikel untuk menghentikan tambang dan hilirisasi nikel di berbagai daerah, yang disebut telah membawa derita bagi masyarakat terdampak.

Industri nikel juga merusak lingkungan dengan membabat hutan, mencemari sumber air, sungai, laut, hingga udara, dan jelas akan memperparah dampak krisis iklim karena masih menggunakan PLTU captive sebagai sumber energi dalam pemrosesannya.

Dari sebuah perjalanan menelusuri Tanah Papua pada tahun lalu, Greenpeace menemukan aktivitas pertambangan di sejumlah pulau di Raja Ampat, di antaranya di Pulau Gag, Pulau Kawe, dan Pulau Manuran. Ketiga pulau itu termasuk kategori pulau-pulau kecil yang sebenarnya tak boleh ditambang menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil.

Baca Juga:

Kembangkan Ekosistem Nikel, Danantara Jalin Kerjasama dengan Prancis

Tangkal Kampanye Negatif, Industri Nikel RI Buat Standarisasi Global

Menyikapi halter sebut, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) merespons adanya kabar aktivitas tambang komoditas mineral yakni nikel yang mengancam lingkungan dan ekosistem perairan Raja Ampat, Papua Barat.

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengungkapkan pihaknya akan memanggil pemegang izin wilayah tambang di lokasi tersebut dan akan melakukan evaluasi terkait adanya laporan yang dimaksud. Adapun, pembahasan akan melibatkan Direktorat Jenderal Mineral dan Batu Bara (Minerba).

“Saya ada rapat dengan dirjen. Saya akan panggil pemiliknya, mau BUMN atau pun swasta,” ungkap Bahlil seperti dikutip Teropongmedia.

Dalam kesempatan tersebut, Bahlil mengungkapkan, wilayah Papua merupakan daerah yang memiliki otonomi khusus. Pemerintah pusat tidak bisa turut campur terhadap persoalan yang terjadi di sana, terlebih adanya aspirasi masyarakat terhadap kegiatan tambang.

“Kita memang harus menghargai karena di Papua itu kan ada otonomi khusus, jadi perlakuannya juga khusus. Saya melihat ada kearifan-kearifan lokal yang belum disentuh dengan baik,” tukasnya. (_usamah kustiawan)

Baca berita lainnya di Google News dan Whatsapp Channel
Berita Terkait
Berita Terkini
Agung Yansusan
DPRD Jabar Dorong Perda dan Digitalisasi untuk Amankan Aset Daerah
Agung Yansusan
Agung Yansusan Soroti Minol Ilegal dan Tramadol Dijual Bebas di Warung
Peneliti UGM
Peneliti UGM Temukan 7 Spesies Baru Lobster Air Tawar di Papua Barat
Pria pistol
Pria Tenteng Pistol di Lampu Merah, Endingnya Bikin Geleng-geleng!
polisi pungli
Akibat Pungli di Jalan, Polisi Nakal di Medan Dikirim ke Sel!
Berita Lainnya

1

Ida Fauziyah: PKB Lahir dari Rahimnya NU

2

Seorang Warga Sroyo Jateng Ditetapkan jadi Tersangka Korupsi Sapi Hibah dari Kementan

3

Mau Liburan? Cek Cuaca Hari Ini, Mayoritas Wilayah Indonesia Hujan dan Berawan Tebal

4

Ini Sosok Bu Guru Salsa Viral

5

Daftar Pajak Isuzu Panter 2024, Lengkap Semua Tipe!
Headline
Sumatera Selatan Tetapkan Status Siaga Darurat Bencana Karhutla
Sumatera Selatan Tetapkan Status Siaga Darurat Bencana Karhutla
Persib Tolak Uang Kadedeuh dari Sekda Jawa Barat
Persib Tolak Uang Kadedeuh dari Sekda Jawa Barat
Disnaker Kota Bandung Genjot 800 Pelatihan Gratis untuk Warga, Langkah Strategis Turunkan Pengangguran
Disnaker Kota Bandung Genjot 800 Pelatihan Gratis untuk Warga, Langkah Strategis Turunkan Pengangguran
Farhan Akui Bandung Masih Gelap, Segera Perbaiki PJU
Farhan Akui Bandung Masih Gelap, Segera Perbaiki PJU

Dapatkan fitur lebih lengkap di aplikasi Teropong Media.