JAKARTA, TEROPONGMEDIA.ID – Partai Gerindra menilai mekanisme pemilihan kepala daerah melalui DPRD layak dipertimbangkan sebagai solusi atas membengkaknya biaya Pilkada yang selama ini membebani anggaran daerah dan kandidat.
Sekretaris Jenderal DPP Partai Gerindra, Sugiono, mengatakan skema pemilihan tidak langsung tersebut berpotensi menekan anggaran negara sekaligus membuka ruang lebih luas bagi figur-figur berkualitas untuk maju sebagai kepala daerah tanpa terbentur ongkos politik yang tinggi.
Menurutnya, lonjakan dana hibah APBD untuk Pilkada menjadi catatan serius. Jika pada 2015 anggaran Pilkada masih berada di kisaran Rp7 triliun, maka pada 2024 nilainya melonjak drastis hingga melampaui Rp37 triliun. Dana sebesar itu, kata dia, sejatinya dapat dialihkan untuk program yang lebih menyentuh kepentingan masyarakat, seperti peningkatan kesejahteraan dan penguatan ekonomi daerah.
Baca Juga:
Dibawah Komando Bahlil, Golkar Ingin Pilkada Dipilih DPRD
Selain anggaran negara, Sugiono juga menyoroti tingginya biaya politik yang harus ditanggung calon kepala daerah. Kondisi tersebut dinilai kerap menutup peluang bagi individu yang memiliki kapasitas dan integritas, namun tidak memiliki modal besar untuk berkontestasi.
Gerindra menegaskan bahwa pemilihan kepala daerah oleh DPRD tidak serta-merta menggerus nilai demokrasi. Pasalnya, anggota DPRD merupakan representasi pilihan rakyat melalui pemilu legislatif. Bahkan, proses pemilihan di parlemen daerah dinilai bisa diawasi publik secara lebih terfokus.
Ia menambahkan, mekanisme tersebut juga berpotensi meredam polarisasi di tengah masyarakat yang kerap muncul dalam Pilkada langsung. Meski demikian, Gerindra mendorong agar wacana ini dikaji secara terbuka dan melibatkan berbagai elemen, termasuk masyarakat, agar tidak berkembang menjadi proses yang tertutup dan elitis.
“Yang terpenting, aspirasi rakyat tetap harus terjaga dan bisa dikawal secara transparan melalui wakil-wakilnya di DPRD,” ujar Sugiono.
