JAKARTA, TM.ID: Hal yang wajar kalau Presiden Joko Widodo (Jokowi) memiliki data intelijen soal aktivitas partai politik di Indonesia.
Partai Gerindra yang mengatakan itu. Bahkan perolehan laporan atau informasi tersebut adalah hak seorang kepala negara.
“Saya rasa hal yang biasa seorang kepala negara mendapatkan laporan-laporan apapun itu. Apakah itu laporan ekonomi, laporan perkembangan sosial, perkembangan politik, saya rasa itu biasa saja,” ucap Juru Bicara Pemenangan Pemilu Partai Gerindra, Budisatrio Djiwandono kepada wartawan, Minggu (17/9/2023) kemarin.
“Di negara lain juga seorang presiden mendapatkan laporan dari badan intelijen,” lanjutnya menambahkan.
BACA JUGA: Canda Presiden Saat Apresiasi Inovasi Pertanian IPB
Budisatrio mengaku tidak menjadikan adanya informasi intelijen soal aktivitas parpol yang dimiliki oleh Presiden Jokowi jadi isu besar.
Dia merasa kalau laporan soal perkembangan politik jadi informasi yang penting bagi keberlangsungan negara.
Jokowi yang kini menjadi orang nomor satu di Indonesia disnebut memiliki hak dan keperluan dalam mendapatkan informasi yang dimaksud.
Bahkan Gerindra pun menilai, kalau laporan intelijen soal pergerakan politik setiap partai tidak menjadi tanda bahaya bagi keberlangsungan demokrasi di Indonesia.
“Saya tidak melihat ini (masalah) kenapa? Karena kita yakin Presiden Jokowi sesuai dengan fungsinya dan beliau pasti mengedepankan yang terbaik bagi bangsa ini,” kata dia.
BACA JUGA: Sekjen DPP Gerindra Akui Ridwan Kamil Masuk Radar Bacawapres Prabowo
Presiden Jokowi yang mengaku secara blak-blakan kalau dirinya mengantongi informasi dan data terkait arah parpol dari berbagai sumber intelijen disampaikan di hari Sabtu (16/9) kemarin.
Bukan tiu saja, laporan serupa didapatkannya dari Polri dan TNI. Menurutnya beragam informasi seperti angka juga data survei dari intelijen, sepenuhnya menjadi milik presiden.
