BANDUNG,TEROPONGMEDIA.ID — Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, menanggapi aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh sejumlah pedagang pasar yang menuntut audit terhadap kinerja Perumda Pasar.
Farhan menegaskan, penyelesaian konflik antara pedagang dan manajemen Perumda Pasar harus dilakukan melalui pendekatan profesional dan bisnis, bukan melalui jalur politik.
“Ini murni persoalan antar pelaku usaha. Kalau saya turun langsung, berarti saya mengambil alih manajemen, dan itu tidak sesuai dengan fungsi saya sebagai regulator,” kata Farhan, Selasa (3/6/2025).
Farhan menekankan semua tuntutan, termasuk soal audit dan transparansi, sebaiknya dibahas melalui mekanisme resmi seperti Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), bukan lewat tekanan politik.
“Demonstrasi adalah bentuk ekspresi yang sah. Tapi penyelesaiannya harus tetap melalui jalur profesional. Ini negosiasi bisnis, bukan ranah politik,” ucapnya.
Baca Juga:
Pemkot Bandung Bakal Benahi Persoalan Pasar Secara Bertahap
Farhan juga menanggapi isu ketidaktransparanan dalam kerja sama Perumda dengan pihak ketiga. Dirinya menegaskan Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung tidak boleh ikut campur dalam urusan operasional agar integritas tetap terjaga.
“Kalau pemerintah ikut menentukan mitra kerja sama, siapa yang bisa menjamin tidak terjadi konflik kepentingan? Ini era baru. Manajemen harus bisa bertanggung jawab secara profesional,” ujarnya.
Terkait kinerja direksi yang dianggap belum menunjukkan hasil signifikan, Farhan menyatakan jajaran manajemen saat ini baru dilantik akhir tahun lalu dan masih membutuhkan waktu untuk membuktikan kapasitasnya.
“Kalau memang nanti terbukti tidak mampu, tentu akan dievaluasi dalam RUPS. Tapi sekarang beri mereka waktu untuk bekerja,” pungkasnya.
(Kyy/Budis)
