Fahri Dukung Mahfud MD Bongkar Transaksi Janggal Rp349 Triliun

fahri
(web)

Bagikan

JAKARTA,TM.ID : Wakil Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia, Fahri Hamzah, mendukung Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD dalam membongkar dugaan kasus transaksi ilegal senilai Rp349 triliun yang terjadi di Kementerian Keuangan.

Menurut Fahri, Mahfud MD selaku Ketua Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) memiliki peran strategis dalam menyelesaikan masalah ini.

“Sebenarnya begitu dia (ditugasi) sebagai Ketua Komite (Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan TPPU), tahu ini ada masalah, kan sederhana, enggak perlu ributlah,” kata Fahri dalam keterangan tertulis di Jakarta, Sabtu (1/4/2023).

Fahri juga menilai Mahfud bisa langsung melaporkan dugaan transaksi ilegal atau pencucian uang ke Presiden Joko Widodo dan meminta petunjuk untuk mengambil langkah hukum selanjutnya.

Namun, Fahri mengaku pesimistis bahwa kasus ini akan menemui titik akhir karena adanya kultur bersekongkol di antara para pejabat.

Fahri juga menyebutkan bahwa Mahfud bisa menyelesaikan masalah ini dengan cara yang sederhana, tanpa harus membuat gaduh.

Sebelumnya, Mahfud MD mengungkapkan dugaan transaksi janggal senilai Rp 349 triliun di Kementerian Keuangan dalam rapat kerja dengan Komisi III DPR.

BACA JUGA: Mahfud MD vs DPR, RDP Lanjutan Sri Mulyani Harus Hadir Agar Tak Saling Tunjuk

Mahfud MD juga mengatakan bahwa ada 491 entitas aparatur sipil negara (ASN) Kementerian Keuangan yang terlibat dalam dugaan tindak pidana pencucian uang.

Dalam pengungkapannya, Mahfud juga memaparkan bahwa terdapat tiga kelompok laporan hasil analisis (LHA) yang terlibat dalam kasus ini.

Kelompok pertama adalah transaksi keuangan mencurigakan yang melibatkan 461 entitas ASN Kemenkeu, sementara kelompok kedua melibatkan 30 entitas ASN Kemenkeu dan pihak lain.

Sedangkan, kelompok ketiga adalah transaksi keuangan mencurigakan terkait kewenangan Kemenkeu sebagai penyidik tindak pidana asal dan TPPU.

Dalam situasi seperti ini, dibutuhkan kerja sama dan transparansi dari semua pihak untuk menyelesaikan kasus ini secara tuntas dan mengembalikan kepercayaan publik terhadap Kementerian Keuangan.

(Budis)

Baca berita lainnya di Google News dan Whatsapp Channel
Berita Terkait
Berita Terkini
masjid agung keraton kasepuhan cirebon
Menelusuri Jejak Ratu Ayu Pakungwati, Cikal Bakal Perkembangan Kesultanan Cirebon
adas motor honda
Honda Kembangkan ADAS Motor, Pertama Ada di Roda Dua?
Dafit Ody
Dari Kediri ke Jepang: Perjalanan Dafit Ody Mengukir Prestasi di Dunia Robotika
Pasir Padaimut Gunung Manglayang - Instagram Deni Sugandi
Pasir Padaimut Digunduli, Jadi Biang Banjir Bandang di Bandung Timur
Biskita Kota Bogor
Biskita Kota Bogor Mulai Beroperasi Kembali 8 April 2025
Berita Lainnya

1

Daftar Pajak Isuzu Panther, Semua Tipe Lengkap!

2

Daftar Pajak Kijang Diesel, Semua Tipe Lengkap!

3

Link Live Streaming Real Madrid vs Valencia Selain Yalla Shoot

4

Link Live Streaming Barcelona vs Real Betis Selain Yalla Shoot

5

Jurnalis Media Online Tewas di Hotel Jakbar, Diduga Korban Pembunuhan
Headline
Wisatawan tewas tenggelam di kolam renang otel Turtagangga, Cipanas, Garut.
Wisatawan Tewas Tenggelam di Kolam Renang Tirtagangga Garut, Saksi: Tidak Ada Pertolongan dari Tim Hotel
Maling rumah
Pria diduga Maling Masuk Rumah Ditinggal Mudik, Netizen: Selamat anda Terkenal
Manchester United
Link Live Streaming Manchester United vs Manchester City Selain Yalla Shoot
Prabowo Malaysia
Prabowo Segera Bertolak ke Malaysia Temui PM Anwar, soal Tarif Resiprokal AS?

Dapatkan fitur lebih lengkap di aplikasi Teropong Media.