BANDUNG, TEROPONGMEDIA.ID — Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung memastikan seluruh layanan dasar masyarakat tetap berjalan optimal meski menghadapi pengetatan anggaran dan potensi pengurangan Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat. Langkah efisiensi akan dilakukan secara terukur agar tidak menambah beban bagi warga.
Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, menyebut koordinasi intensif terus dilakukan bersama Kementerian Keuangan untuk menyesuaikan kebijakan fiskal daerah dengan kondisi nasional.
“Kami hampir tiap hari berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan untuk memahami arah kebijakan keuangan nasional. Jadi setiap keputusan daerah bisa lebih presisi,” kata Farhan, Jumat (24/10/2025).
Farhan menegaskan, efisiensi yang dilakukan tidak akan mengganggu pelayanan publik. Pemkot Bandung sedang menyiapkan langkah rasionalisasi anggaran di berbagai pos, seperti perjalanan dinas, konsumsi rapat, dan kegiatan non-prioritas lainnya.
“Efisiensi pertama di perjalanan dinas. Anggaran makanan dan minuman rutin juga akan kami evaluasi,” jelasnya.
Farhan mengatakan kebijakan tersebut diambil untuk menjaga kesehatan fiskal daerah tanpa mengorbankan pelayanan masyarakat. Dirinya juga memastikan Universal Health Coverage (UHC) tetap menjadi prioritas utama.
Baca Juga:
Sampah Sungai di Kota Bandung Jadi Bom Waktu saat Musim Hujan Datang
Wali Kota Bandung Farhan Genjot Upaya Antikorupsi: Kita Belum Sehat, Tapi Harus Terus Berbenah
“Insyaallah UHC tetap diutamakan. Warga Bandung tidak perlu khawatir, akses berobat gratis tetap aman,” tegasnya.
Selain kesehatan, Farhan menyebut enam Standar Pelayanan Minimum (SPM) tetap dijaga, mencakup pendidikan, perumahan, pekerjaan umum, ketertiban masyarakat, serta layanan sosial.
Dalam konteks pendapatan daerah, Pemkot Bandung tengah mengkaji optimalisasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebagai sumber utama penerimaan. Namun, Farhan menegaskan penyesuaian pajak tidak boleh membebani masyarakat.
“Kenaikan nilai tanah itu wajar secara ekonomi, tapi penyesuaian pajak harus memperhatikan kestabilan sosial. Pajak dan retribusi jangan sampai memberatkan warga,” ujarnya.
Meski menghadapi tekanan fiskal, geliat ekonomi Bandung tetap terasa. Farhan mengungkapkan tingkat hunian hotel berbintang mencapai 90 persen setiap kali ada event besar seperti Asia Afrika Festival dan Pasar Seni ITB, sedangkan hotel melati berada di kisaran 40 persen.
“Perputaran uang selama tiga minggu terakhir mencapai puluhan miliar rupiah,” ucapnya.
Namun, Farhan juga mencatat fenomena menarik jumlah wisatawan meningkat, tapi nilai transaksi per orang justru menurun. Pola belanja wisatawan kini lebih banyak ke sektor informal dibanding pusat perbelanjaan modern.
Farhan mengingatkan adanya potensi perlambatan ekonomi setelah libur Natal dan Tahun Baru. Menurutnya, pola konsumsi masyarakat cenderung menurun menjelang bulan puasa dan Lebaran 2026.
“Pengalaman tahun lalu menunjukkan, saat puasa dan Lebaran justru konsumsi masyarakat tidak meningkat. Setelah itu, tekanan ekonomi berlanjut karena biaya PPDB yang cukup besar,” katanya.
Untuk menstabilkan aktivitas ekonomi, Pemkot Bandung akan menggelar sejumlah event besar di paruh kedua tahun untuk mendorong sektor ritel dan pariwisata, sesuai rekomendasi dari Badan Pusat Statistik (BPS).
Di tengah efisiensi, Pemkot Bandung tetap menyiapkan pawai Hari Jadi Kota Bandung (HJKB) pada Sabtu, 25 Oktober 2025. Pawai akan dimulai dari Balai Kota menuju Lapangan Tegallega selepas magrib.
Acara ini akan menampilkan puluhan kendaraan berhias lampu dan diikuti oleh OPD, komunitas, kecamatan, serta BUMD. Namun, peserta dari luar kota tidak diundang untuk menjaga kelancaran lalu lintas.
Farhan menegaskan arah kebijakan keuangan Kota Bandung berfokus pada efisiensi yang berkeadilan.
“Kami ingin tetap menjaga semangat pembangunan tanpa membebani warga. Efisiensi boleh, tapi layanan dasar harus tetap jalan,” pungkasnya.
(Kyy/_Usk)
