BANDUNG, TEROPONGMEDIA.ID — Kebijakan Pemerintah Kota (Pemkot) Cimahi dalam menerapkan efisiensi anggaran untuk tahun 2025 tuai kritik, karena dianggap tidak menyasar akar permasalahan pemborosan, melainkan mengorbankan program-program yang berpihak kepada rakyat.
Wali Kota Cimahi, Ngatiyana, menyebut penyesuaian anggaran yang dilakukan pemerintah daerah merupakan bagian dari tanggung jawab fiskal untuk menjaga kestabilan keuangan daerah. Pernyataan ini disampaikannya saat memaparkan rincian perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025.
Namun, sorotan muncul setelah data dari dokumen APBD Perubahan 2025 menunjukkan bahwa anggaran belanja barang dan jasa di Bagian Umum Sekretariat Daerah justru mengalami kenaikan, dari semula Rp6,4 miliar menjadi Rp6,9 miliar.
Ironisnya, di sisi lain, program pemberdayaan ekonomi masyarakat yang dikelola Dinas Koperasi dan UMKM justru terkena pemangkasan cukup besar. Anggaran program tersebut dipotong dari Rp4,8 miliar menjadi hanya Rp3,3 miliar.
Langkah ini menuai kritik dari berbagai kalangan. Direktur Aliansi Pemantau Kebijakan Publik (APKP), Wira Kusuma, menilai kebijakan efisiensi yang ditempuh Pemkot Cimahi tidak menyentuh seluruh pos anggaran secara adil. Ia menilai pemangkasan justru menyasar program-program yang menyentuh langsung kepentingan masyarakat kecil.
Lebih lanjut, Wira juga menyoroti minimnya keterbukaan dari pihak eksekutif dalam menyusun skema pemangkasan tersebut. Menurutnya, publik berhak mengetahui alasan serta pertimbangan di balik kebijakan yang berdampak langsung pada sektor kerakyatan itu.
“Kami kecewa karena tidak diajak bicara dalam perencanaan penghematan. Padahal kami yang menyerap aspirasi masyarakat di lapangan,” ujar Ketua Fraksi Merdeka Bersatu, Fadli Arif, dikutip Minggu (1/6/2025).
Fadli berpendapat langkah efisiensi seharusnya difokuskan pada pengeluaran yang kurang produktif, seperti renovasi kantor atau pembelian kendaraan dinas baru.
Baca Juga:
Pemkot Cimahi Gelar Operasi Yustisi, 10 Warga Tertangkap Buang Sampah Sembarangan
DPRD Kabupaten Bandung Komitmen Ikuti Kebijakan Efisiensi Anggaran
Sementara itu, Pengamat Kebijakan Publik dari Universitas Jenderal Achmad Yani, Dr. Neneng Sutisna, menegaskan bahwa efisiensi anggaran tidak boleh dilakukan secara sembarangan. Ia menyoroti pentingnya adanya reformasi struktural dalam pengelolaan keuangan daerah agar kebijakan tersebut tidak berdampak negatif bagi masyarakat.
“Jangan jadikan rakyat sebagai objek pemotongan. Pemerintah harus menunjukkan keteladanan, mulai dari pengurangan fasilitas elite, pembatasan perjalanan dinas, hingga transparansi anggaran berbasis kinerja,” tegas Neneng.
(Virdiya/Aak)
