JAKARTA, TEROPONGMEDIA.ID — Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) mengusulkan terobosan baru dalam distribusi LPG 3 kg dengan menerapkan sistem verifikasi biometrik seperti sidik jari atau retina mata.
Usulan ini disampaikan Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah, sebagai solusi atas persoalan subsidi yang dinilai belum tepat sasaran.
Subsidi Dinilai Masih Bocor
Menurut Said, distribusi LPG 3 kg selama ini masih menyisakan banyak celah, sehingga subsidi tidak sepenuhnya dinikmati oleh masyarakat yang berhak.
“Caranya bukan sekadar semata-mata pemerintah punya data sentral, tapi juga lakukanlah berulang kali saya bolak-balik (usul) dengan sidik jari atau retina mata bagi orang yang berhak untuk mendapatkan tabung LPG 3 kg,” kata Said Abdullah di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (6/4/2026)
Ia menilai sistem ini akan memastikan hanya penerima yang terverifikasi yang bisa membeli gas subsidi.
Tolak Pengurangan Subsidi BBM
Usulan tersebut muncul di tengah wacana pengurangan subsidi BBM karena tekanan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Namun Said menolak keras rencana tersebut.
“Kalau subsidi BBM dikurangi, kami tidak setuju. Yang diperlukan justru LPG 3 kg harus tepat sasaran,” ujarnya.
Data Penerima Dinilai Tidak Akurat
Said mengungkapkan jumlah penerima subsidi LPG 3 kg saat ini dinilai terlalu besar dibanding kebutuhan riil.
Dari total pagu 8,6 juta penerima, ia memperkirakan hanya sekitar 5,4 juta yang benar-benar berhak.
“Kalau tepat sasaran, cukup 5,4 juta. Tidak perlu menghamburkan anggaran,” katanya.
Tekanan Harga Energi Global Jadi Faktor
Ia juga menyoroti kenaikan harga energi global yang berdampak luas, tidak hanya pada BBM tetapi juga sektor lain.
Namun, menurutnya, beban tersebut seharusnya tidak dialihkan kepada masyarakat kecil melalui pengurangan subsidi.
Baca Juga:
Bahlil Buka Opsi Impor Minyak dari Rusia demi Jaga Pasokan BBM
Soroti Harga Non-Subsidi
Said justru mendorong evaluasi terhadap harga energi non-subsidi yang dinilai belum mencerminkan harga keekonomian.
“Kenapa yang untuk orang miskin yang diotak-atik? Jangan. Yang tidak sesuai harga pasar itu yang perlu dibenahi,” tegasnya.
Usulan penggunaan biometrik menjadi bagian dari upaya reformasi subsidi energi agar lebih efisien dan tepat sasaran.
Namun, implementasi sistem ini masih memerlukan kajian teknis dan kesiapan infrastruktur di lapangan.
(Dist)
