JAKARTA, TEROPONGMEDIA.ID – Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) secara resmi menyetujui Indonesia menerima hibah kapal patroli dari Pemerintah Jepang, melalui program Official Security Assistance (OSA) TA 2025 senilai 1,9 miliar yen.
Keputusan itu diambil dalam rapat kerja tertutup Komisi I DPR RI bersama Kementerian Pertahanan, Kementerian Keuangan, dan TNI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (10/2/2026).
Program OSA adalah skema bantuan alutsista yang diberikan oleh Jepang untuk memperkuat kemampuan pertahanan negara mitra tanpa membebani anggaran negara penerima. Jepang sebelumnya telah memberikan dua kapal patroli kepada Indonesia pada 2024 melalui program yang sama.
Persetujuan DPR ini menjadi langkah awal sebelum disahkan dalam rapat paripurna DPR RI untuk kemudian kapal-kapal hibah tersebut dapat dioperasikan oleh TNI Angkatan Laut.
Baca Juga:
Kronologi Kapal Nelayan Meledak di Makassar, 10 ABK Terluka
4 WNI Diculik Bajak Laut di Afrika Tengah, Kapal Diberondong Senjata Api
Spesifikasi Kapal yang Diberikan dan Keunggulannya untuk TNI Angkatan Laut
Bantuan dari Jepang berupa kapal patroli yang memiliki karakteristik operasional berikut:
• Jenis: Kapal patroli cepat dengan desain lincah dan responsif untuk operasi keamanan laut.
• Panjang: Sekitar 14 meter.
• Lebar: Sekitar 5 meter.
• Kecepatan Maksimal: Mampu mencapai hingga 40 knot (sekitar 74 km/jam), menjadikannya sangat efektif untuk patroli cepat di laut lepas maupun perairan pesisir.
Kapal patrol ini rencananya akan dihibahkan tersebut dirancang khusus untuk menjangkau wilayah perairan Indonesia yang luas dan beragam, dengan kemampuan manuver cepat dan gesit guna menunjang operasi patroli.
Dengan tambahan tiga hingga empat unit kapal, TNI AL diharapkan dapat meningkatkan efektivitas patroli harian, penegakan hukum maritim, serta penguatan kedaulatan laut nasional.
Wakil Menteri Pertahanan, Donny Ermawan Taufanto, menjelaskan bahwa hibah kapal patroli itu sangat penting bagi Indonesia, mengingat luasnya wilayah perairan nasional serta berbagai potensi kerawanan yang ada. Adapun dari sisi operasional, Donny menyebutkan bahwa kapal hibah tersebut memiliki kemampuan manuver yang baik dan sesuai dengan karakter perairan Indonesia.
“Dari aspek strategis, hibah ini sangat penting bagi kita. Wilayah kita sangat luas dan banyak kerawanan, sehingga tambahan alutsista ini akan memberikan dampak signifikan bagi TNI Angkatan Laut,” katanya.
Di sisi lain, pengadaan kapal ini juga diproyeksikan mampu mendorong pengembangan kapasitas sumber daya serta dukungan teknis dalam negeri ke depan, sekaligus memperkokoh sistem pertahanan nasional melalui kerja sama internasional yang konstruktif.
Aspek Strategis dan Kerja Sama Bilateral
Selain memperkuat kemampuan operasional TNI Angkatan Laut, hibah kapal dari Jepang juga dinilai menjadi momentum strategis untuk memperdalam kemitraan bilateral, khususnya dalam sektor pertahanan dan keamanan. Donny menyampaikan bahwa penerimaan hibah ini mencerminkan bentuk konkret kerja sama yang memberikan manfaat bagi kedua negara.
Lebih lanjut, dukungan Jepang melalui skema OSA menandai arah kolaborasi yang menitikberatkan pada peningkatan kapasitas pertahanan maritim negara mitra, terutama di kawasan Indo-Pasifik yang dihadapkan pada beragam tantangan keamanan laut.
“Kemudian berikutnya dari aspek hubungan luar negeri, ini akan mempererat hubungan kerja sama kita dengan Jepang, khususnya antara Kementerian Pertahanan Indonesia dan Kementerian Pertahanan Jepang,” jelas Donny.
Senada dengan pernyataan Donny, Ketua Komisi I DPR RI, Utut Adianto, juga mengatakan bahwa seluruh mekanisme persetujuan telah terpenuhi dan mendapat dukungan dari semua fraksi di DPR. Namun, ia menekankan pentingnya menjaga kedaulatan negara dalam kerja sama pertahanan dengan negara lain.
“Dari semua mekanisme, sudah terpenuhi dan semua fraksi setuju. Ya kalau bahasa sederhananya kalau kita dibantu, kita senang,” pungkasnya.
(Magang UIN Sunan Gunung Djati Bandung/Khusnul Yulida)
