DPR Minta Polri Usut Tuntas Aliran Dana Politik Jaringan Narkoba

Dana Politik Jaringan Narkoba
(web)
-

Tidak ada video disisipkan.

JAKARTA,TM.ID : Anggota Komisi III DPR RI, Andi Rio Idris Padjalangi, menyoroti pentingnya langkah cepat dari Polri dalam mengusut dugaan aliran dana politik dari jaringan narkoba untuk kontestasi Pemilu 2024.

“Kepolisian harus mengusut tuntas hal ini sampai ke akarnya dan tidak boleh ada tebang pilih dalam menyelesaikan permasalahan tersebut, Polri harus transparan dan akuntabel,” kata Andi Rio dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Selasa (30/5/2023).

Andi Rio mendorong Bareskrim Polri untuk segera bekerja sama dengan PPATK (Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan) dalam menyelidiki aliran dana yang diduga berasal dari peredaran narkoba. Dia menekankan perlunya Polri untuk melihat asal usul dan tujuan dana tersebut, apakah berasal dari jaringan narkoba internasional atau domestik. Selain itu, hasil investigasi PPATK juga harus dibuka agar tidak menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat.

“Polri harus melihat sumber dana berasal dari mana dan ditujukan ke siapa, apakah jaringan narkoba internasional atau domestik. Hasil PPATK juga harus dibuka agar tidak terjadi kegaduhan di tengah masyarakat,” ujarnya.

BACA JUGA: Polri Waspadai Ancaman Narkopolitik Jelang Pemilu 2024

Sebagai Wakil Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI, Andi Rio berharap penyelenggara Pemilu 2024 dan pemangku kepentingan terkait bisa duduk bersama untuk membahas masalah dugaan aliran dana politik yang berasal dari jaringan narkoba. Ia menekankan bahwa demokrasi tidak boleh diciderai dan diatur oleh jaringan bandar narkoba, karena hal tersebut dapat merusak generasi bangsa dan menurunkan partisipasi publik dalam pemilu.

Andi Rio juga menekankan bahaya jika ada calon anggota dewan yang dibiayai oleh jaringan narkoba dan kemudian terpilih. Ia menyatakan bahwa hal ini tidak dapat ditolerir dan dibenarkan. Sebelumnya, Kabareskrim Polri, Komjen Pol. Agus Andrianto, telah memerintahkan Direktorat Tindak Pidana Narkoba dan jajarannya untuk mewaspadai dan mengantisipasi fenomena narkopolitik dalam rangka Pemilu 2024.

Pada Senin (29/5/2023), Direktorat Tindak Pidana Narkoba (Dittipidnarkoba) dan jajarannya telah melakukan pemetaan dan antisipasi terhadap dana ilegal yang berasal dari peredaran narkoba dalam kontestasi Pemilu 2024. Namun, Wakil Direktur Tindak Pidana Narkotika, Kombes Pol. Jayadi, menyatakan bahwa hingga saat ini belum ada indikasi dana tersebut ditemukan dalam pemetaan tersebut.

(Budis)

Baca berita lainnya di Google News dan Whatsapp Channel
Berita Terkait
Berita Terkini
Raih WTP ke-10, KDS Minta Kinerja dan Pelayanan Terus Ditingkatkan
Raih WTP ke-10, KDS Minta Kinerja dan Pelayanan Terus Ditingkatkan
DJP
DJP Dukung UMKM Naik Kelas via PP Nomor 20 Tahun 2026
Bupati Bandung Siapkan Langkah Terpadu Tangani Banjir, Sampah, dan Krisis Air saat Kemarau
Bupati Bandung Siapkan Langkah Terpadu Tangani Banjir, Sampah, dan Krisis Air saat Kemarau
Spanyol
Prediksi Skor Peru vs Spanyol: La Roja Bidik Kemenangan dalam Laga Uji Coba Internasional
bank bjb Dorong Sport Tourism Lewat Kesuksesan Suroboyo 10K di Kota Surabaya
bank bjb Dukung Sport Tourism dan Gaya Hidup Sehat via Suroboyo 10K di Kota Surabaya
Berita Lainnya

1

2

6 Daftar Wisata, Dulu Favorit Sekarang Ditinggal Pengunjung

3

Profil Lengkap Budi Arie Menteri Komunikasi dan Informatika

4

Titi DJ & Thomas Djorghi Rilis Duet Bertemu 5000 Detik

5

Tips Mengobati Luka Melepuh Akibat Gigitan Tomcat, Jangan Digaruk!
Headline
Puluhan Warga Kota Bandung Antusias Ikuti Program Padat Karya Tematik 2026
Puluhan Warga Kota Bandung Antusias Ikuti Program Padat Karya Tematik 2026
Desk Layanan Terpadu SPMB Kota Bandung Permudah Warga, Semua Kendala Terselesaikan di Satu Tempat
Desk Layanan Terpadu SPMB Kota Bandung Permudah Warga, Semua Kendala Terselesaikan di Satu Tempat
rupiah hari ini
Rupiah Diprediksi Tembus Rp19.000 Akhir Juni 2026, The Fed Jadi Sorotan!
Farhan Bandung Siap Jadi Kota Terdepan Implementasi AI Pelayanan Publik
Farhan: Bandung Siap Jadi Kota Terdepan Implementasi AI Pelayanan Publik