BANDUNG, TEROPONGMEDIA.ID — Pagar laut yang membentang di pantai utara Tangerang dibongkar TNI AL bersama warga. Anggota Komisi IV DPR, Daniel Johan, bersyukur pagar laut tak berizin itu akhirnya dibongkar pemerintah.
“Alhamdulillah pemerintah melalui TNI sudah bertindak tegas, selama tidak ada izin memang harus dibongkar apalagi mengganggu aktivitas nelayan dan berdampak terhadap lingkungan alam,” kata Daniel Johan, Sabtu (18/1/2024).
Daniel menilai pagar laut tersebut ilegal karena melanggar aturan. Oleh sebab itu, Komisi IV akan memanggil pihak terkait dan meninjau ke lokasi di Tangerang.
“Pemagaran laut secara ilegal sama saja telah melanggar UU No 1/2014, Komisi IV akan tetap ke lapangan minggu depan dan memanggil menteri untuk memberikan penjelasan apa yang sesungguhnya terjadi,” ujarnya.
Politikus PKB ini mendorong pihak yang membuat pagar laut segera ditemukan dan bertanggung jawab. Sekaligus menagih biaya pembongkaran pagar tersebut.
“Harus dicari siapa dalang penanggung jawab pembuatan pagar laut ini, mereka harus bertanggung jawab atas seluruh biaya pembongkaran, teknis pembongkaran TNI bisa dibantu oleh lintas sektoral agar efektif,” imbuhnya.
TNI AL bersama warga diketahui membongkar pagar laut di Tanjung Pasir, Tangerang, Banten, Sabtu (18/1). Pembongkaran ini ditekankan TNI AL sesuai perintah dari Presiden Prabowo Subianto.
“Kami hadir di sini atas perintah dari Presiden RI melalui Kepala Staf Angkatan Laut untuk membuka akses, terutama bagi para nelayan yang akan melaut,” kata Komandan Pangkalan Utama AL (Danlantamal) III Jakarta, Brigjen TNI (Mar) Harry Indarto, Sabtu (18/1).
Brigjen Harry menjelaskan proses pembongkarannya dilakukan secara bersama-sama oleh personel TNI AL dengan masyarakat dengan total 600 orang. Dia juga mengatakan sudah berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk bersama-sama melakukan proses pembongkaran pagar laut ke depan agar lebih cepat.
BACA JUGA: TNI AL Beserta Nelayan Sanggup Bongkar Pagar Laut Tangerang 2 Km Per Hari
“Kita sudah berkoordinasi dengan stakeholder yang lain. Tapi mungkin karena ada kesibukan-kesibukan, kita akan koordinasikan lebih lanjut. Harapan saya, mungkin hari kedua, hari ketiga, stakeholder yang lain ataupun instansi yang lain nanti akan bisa bergabung dengan kita,” jelas Brigjen Harry.
(Kaje/Dist)
