Demokrat Minta Pemprov DKI Beri Bantuan Modal Warga Kolong Tol Angke!

Penulis: Anisa

warga kolong tol angke
(poskota)
[galeri_foto] [youtube_embed]

Bagikan

BANDUNG, TEROPONGMEDIA.ID — Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sedang merelokasi warga di kolong Tol Angke, Jelambar Baru, Jakarta Barat. Partai Demokrat DKI Jakarta meminta agar Pemprov DKI memberi modal kepada warga terdampak agar tak kembali ke kolong tol.

Ketua DPD Demokrat DKI Jakarta Mujiyono menyampaikan ada fenomena warga yang telah direlokasi selalu kembali ke kolong tol. Pemerintah harus mengatasi peristiwa itu agar tak terjadi di kolong Tol Angke.

“Saya dengar mereka akan diberikan sewa gratis selama 6 bulan. Setelah itu bagaimana?” ujar Sekretaris Komisi A DPRD DKI itu, Minggu (1/12/2024).

“Pertanyaan ini yang perlu dijawab oleh Pemerintah, khususnya Pemprov DKI Jakarta. Jangan sampai setelah enam bulan relokasi dan sewa gratis habis, mereka akan kembali ke pemukiman tidak layak lainnya. Ini merupakan peristiwa relokasi yang sering dan berulang kali terjadi,” katanya.

Menurut Mujiyono, orang tinggal di kolong tol karena terbentur ekonomi. Menurutnya, orang tersebut hanya mampu menjangkau rumah di kolong tol. Sehingga, mereka harus mendapat pendampingan dan modal dari Pemerintah.

“Menurut saya, hal terpenting yang harus dilakukan adalah memberdayakan warga relokasi tersebut agar mampu berusaha dan mendapatkan penghasilan rutin, misalnya diberikan keterampilan dan modal untuk usaha di sekitar lokasi rusun yang baru,” ujarnya.

Pemerintah pun harus memberi perumahan yang murah dan layak kepada mereka. Pemerintah bukan hanya merelokasi warga kolong tol tapi juga membuat hidup mereka lebih baik.

“Selain itu, subsidi perumahan harus diberikan sesuai kemampuan mereka untuk membayar, nilai ini yang harus dikaji secara mendalam. Sehingga proses relokasi warga ke tempat yang lebih layak benar-benar mampu mengangkat taraf hidup mereka,” katanya.

Sebelumnya, Camat Grogol Petamburan, Agus Sulaiman, mengatakan seluruh warga yang tinggal di kolong Tol Angke bersedia direlokasi. Agus mengatakan ada 257 Kartu Keluarga (KK) yang terdiri atas 685 jiwa yang tinggal di kolong tol tersebut.

“Saat ini setelah kita melakukan pendataan di kolong Tol Angke, Kelurahan Jelambar Baru, terdapat 257 KK dengan jumlah jiwa sekitar 685 jiwa,” kata Agus Sulaiman di kolong Tol Angke, Jakarta Barat, Sabtu (30/11/2024).

Agus mengatakan 257 KK itu terdiri atas warga KTP Jakarta, warga KTP daerah dan warga non identitas atau non NIK. Dia mengatakan semua warga bersedia direlokasi dan menyetujui tawaran yang diberikan pemerintah.

BACA JUGA: Sri Mulyani Anggarkan Rp 500 M untuk Rumah Kelas Menengah

“Semua warga baik KTP DKI maupun non DKI dan non NIK sudah menerima konsep yang ditawarkan pemerintah, sehingga clear. Dan kita tidak ada istilah penertiban, kosong, mereka tinggalkan baru kita rapikan,” ujarnya.

Dia mengatakan tawaran yang diberikan pemerintah yakni pemindahan ke rumah susun (rusun) untuk warga KTP Jakarta. Kemudian, uang sewa selama 2 bulan sebesar Rp 1,5 juta untuk warga KTP daerah dan non identitas.

 

(Kaje/Budis)

Baca berita lainnya di Google News dan Whatsapp Channel
Berita Terkait
Berita Terkini
netizen brazil
Medsos Prabowo Dihujani Komentar Netizen Brazil soal Insiden Juliana, Pemerintah Diminta Jangan Diam!
Voucher EIGER
Sekarang Ada Gift Voucher EIGER dari PT Eigerindo MPI, Solusi Hadiah Praktis dan Terbaik untuk Memulai Petualangan!
gratifikasi setjen MPR
Dugaan Gratifikasi Rp 17 Miliar di Setjen MPR Terungkap! Enam Saksi Diperiksa
Persib Kenalkan Pemain Baru Lewat Cara Klasik
Pilih Langkah Berani, Persib Kenalkan Pemain Baru Lewat Cara Klasik
Royalti
Anji Buka Suara Soal Kisruh Royalti Musisi
Berita Lainnya

1

Ida Fauziyah: PKB Lahir dari Rahimnya NU

2

Telkom University Gelar Pelatihan Literasi Digital dan Etika AI bagi Remaja Kelurahan Tamansari Bandung

3

SPMB SD di Bandung Diatur Ketat, Sekolah Pastikan Tidak Ada Biaya Tambahan

4

Gencatan Senjata Trump Tak Terbukti, Rudal Iran Terus Hujani Langit Israel!

5

BPJS Ketenagakerjaan Dukung Grab dan Kementerian UMKM Hadirkan Bantalan Sosial Digital Melalui Program Rekrutmen Mitra Digital
Headline
aturan baru pendakian gunung rinjani
Imbas Kematian Juliana Marins, Pemprov NTB Siapkan Aturan Baru Pendakian Gunung Rinjani
Farhan Desak Reaktivasi Bandara Husein untuk Segera Dibuka!
Farhan Desak Reaktivasi Bandara Husein untuk Segera Dibuka!
evakuasi wni dari iran
Kemenlu Masih Belum Berhasil Evakuasi Ratusan WNI dari Iran
Farhan Wajibkan ASN Bandung Kerja Penuh dari Kantor
Work From Didieu! Farhan Wajibkan ASN Bandung Kerja Penuh dari Kantor

Dapatkan fitur lebih lengkap di aplikasi Teropong Media.