BANDUNG, TEROPONGMEDIA.ID — Dosen Departemen Administrasi Publik FISIP Universitas Airlangga (UNAIR), Agie Nugroho Soegiono, S.I.AN., MPP, menyoroti terkait perencanaan pemerintah dalam mendirikan dua jenis sekolah, yakni Sekolah Garuda Internasional dan Sekolah Rakyat.
Agie menilai, kehadiran dua model sekolah ini menunjukkan bahwa pemerintah secara tidak langsung mengakui masih lebarnya kesenjangan pendidikan di Indonesia.
“Hal ini akan memperjelas pemetaan sumber daya manusia berdasarkan akses terhadap institusi pendidikan tertentu,” ungkap Agie, melansir laman Unair, Minggu (27/4/2025).
Menurut Agie, Sekolah Garuda Internasional dirancang untuk siswa-siswa berprestasi dan unggul, sedangkan Sekolah Rakyat ditujukan bagi masyarakat yang selama ini belum mendapatkan akses pendidikan yang memadai. Ia khawatir, pengelompokan ini justru akan memperlebar kesenjangan kualitas pendidikan di tengah masyarakat.
“Seharusnya, pemerintah fokus pada upaya penyetaraan kualitas pendidikan. Salah satu langkah strategis adalah dengan menyiapkan roadmap pendidikan yang jelas,” tegasnya.
Agie juga menyoroti persoalan perubahan kurikulum yang sering terjadi setiap kali pergantian Menteri Pendidikan. Kondisi ini, menurutnya, membuat berbagai program yang sudah berjalan harus dimulai kembali dari awal.
“Ini menjadi catatan penting. Kita harus mencari titik temu dalam keberlanjutan kurikulum yang sudah ada, agar siswa tidak menjadi korban uji coba kebijakan,” tambahnya.
Alokasi Anggaran Dinilai Perlu Dievaluasi
Pembangunan sekolah baru tentu membutuhkan anggaran yang besar. Agie menyarankan agar pemerintah lebih memprioritaskan peningkatan kualitas sekolah dan tenaga pengajar yang sudah ada, ketimbang membangun institusi baru.
“Alih-alih membangun sekolah baru, seharusnya fokus diberikan kepada memperbaiki infrastruktur sekolah yang rusak serta meningkatkan kompetensi guru,” kata Agie.
Pendidikan Harus Membebaskan, Bukan Mengkapitalisasi
Dalam pandangannya, pendidikan tidak boleh semata-mata dijadikan alat kapitalisasi atau diarahkan hanya untuk memenuhi kebutuhan industri. Pendidikan, tegasnya, harus membebaskan dan memberdayakan, bukan justru mempertegas perbedaan kelas sosial.
Di tengah perkembangan teknologi kecerdasan buatan (AI), Agie mengingatkan pentingnya membekali siswa dengan nilai-nilai dan pemikiran kritis yang tidak mudah tergantikan oleh mesin. “Kita butuh roadmap pendidikan yang mampu merevitalisasi sistem, baik dari sisi kurikulum maupun kualitas guru,” jelasnya.
Baca Juga:
Bupati Garut Siapkan Program Sekolah Rakyat, Kapan Terwujud?
Pemerintah Targetkan Bangun 40 Sekolah Unggulan Hingga Tahun 2029
Sebagai solusi konkret, Agie mengusulkan agar dana yang dialokasikan untuk pembangunan sekolah baru dialihkan untuk program beasiswa bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu, dengan tetap mengacu pada data kemiskinan yang akurat dan terkini.
“Ini akan jauh lebih berdampak bagi pemerataan pendidikan dan menciptakan kesempatan yang setara bagi semua lapisan masyarakat,” tutupnya.
(Virdiya/Budis)
