BANDUNG, TEROPONGMEDIA.ID — Departemen Kehakiman Amerika Serikat (DoJ) dan TikTok telah meminta pengadilan banding AS untuk segera menetapkan jadwal untuk mempertimbangkan gugatan hukum terhadap undang-undang baru AS.
Aturan tersebut mewajibkan ByteDance, perusahaan induk TikTok, untuk menjual aset TikTok di AS pada (19/1/2025). Jika tidak, TikTok akan terblokir sepenuhnya di AS.
TikTok, ByteDance, dan sekelompok kreator konten TikTok telah bergabung dengan DoJ dalam meminta Pengadilan Banding AS Distrik Columbia untuk mengambil keputusan pada (6/12/2024).
Mereka juga meminta peninjauan kembali dari Mahkamah Agung jika diperlukan sebelum batas waktu yang ditentukan.
Sebelumnya, sekelompok kreator konten TikTok telah mengajukan gugatan untuk memblokir undang-undang yang dapat melarang penggunaan aplikasi tersebut oleh 170 juta warga AS.
Mereka berpendapat bahwa undang-undang tersebut memiliki dampak yang besar pada kehidupan warga AS.
Pada pekan lalu, TikTok dan ByteDance juga mengajukan gugatan serupa dengan alasan bahwa undang-undang tersebut melanggar Konstitusi AS. Termasuk melanggar perlindungan kebebasan berpendapat yang terjamin oleh Amandemen Pertama.
“Mengingat besarnya jumlah pengguna platform TikTok, masyarakat luas mempunyai kepentingan besar untuk segera menyelesaikan masalah ini,” kata DoJ dan para pembuat petisi TikTok mengutip pada Reuters Selasa (21/5/2024).
BACA JUGA : Apple Hapus WhatsApp, Threads dari App Store di Tiongkok
Alasan AS blokir TikTok
TikTok menyambut baik jadwal yang dipercepat tersebut dan berharap masalah hukum ini dapat segera diselesaikan.
Undang-undang tersebut tertandatangani oleh Presiden Joe Biden pada 24 April. ByteDance mendapatkan waktu hingga 19 Januari untuk menjual TikTok atau tidak boleh beroperasi di AS.
Pemerintah AS berupaya mengakhiri kepemilikan TikTok oleh China atas alasan keamanan nasional.
Undang-undang ini juga akan melarang toko aplikasi seperti Apple dan Google untuk menyediakan aplikasi TikTok. Pemerintah AS akan melarang layanan TikTok kecuali ByteDance menjual platform tersebut.
Langkah ini muncul karena kekhawatiran di kalangan anggota parlemen AS bahwa China dapat mengakses data warga Amerika atau melakukan mata-mata dengan menggunakan aplikasi tersebut. Undang-undang ini tersahkan di Kongres hanya beberapa minggu setelah terperkenalkan.
(Hafidah Rismayanti/Aak)
